Prabowo Subianto Hadiri Rapat Terakhir dengan Komisi I DPR

MPN Indonesia - Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu (25/9) di Gedung DPR/MPR, Senayan.

Rapat dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansyuri yang mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

Agenda rapat ini berfokus pada pembicaraan tingkat pertama terkait lima RUU kerja sama di bidang pertahanan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga merupakan presiden terpilih, hadir langsung dalam pertemuan ini.

Kehadiran Prabowo disambut oleh pimpinan Komisi I DPR yang hadir lengkap.

Pimpinan Komisi I yang hadir antara lain Ketua Komisi I Meutya Hafid serta empat wakil ketua, yakni Sugiono, Utut Adianto, Teuku Riefky Harsya, dan Abdul Kharis Almasyhari.

Kehadiran Lengkap Pimpinan DPR dalam Rapat

Dalam sambutannya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa ia membutuhkan keberanian untuk mengundang Prabowo dalam rapat tersebut.

“Saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami, Bapak Menhan,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, ketakutannya bukan berasal dari kepribadian Prabowo, melainkan karena Prabowo kini membawa dukungan dari 96 juta pemilih dalam pemilu.

Meutya menambahkan, jumlah suara yang diperoleh seluruh anggota Komisi I dalam Pemilu tidak sebanding dengan jumlah suara yang dimiliki oleh Prabowo.

“Kami kalau dijumlah, dari 56 anggota, paling hanya mencapai 3 juta suara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Meutya merasa terhormat atas kehadiran Prabowo dalam rapat ini sebagai presiden terpilih dengan dukungan besar.

Selain itu, Meutya juga menyoroti bahwa ini adalah momen yang jarang terjadi, di mana seluruh pimpinan Komisi I hadir lengkap dalam rapat dengan Menteri Pertahanan.

“Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir kami hadir lengkap 5-5 pimpinan,” katanya.

Kehadiran anggota DPR dari sembilan fraksi juga mencatat angka tertinggi dalam tiga hingga enam bulan terakhir, dengan 40 anggota hadir secara fisik.

Prabowo Pamit dan Minta Maaf di Akhir Periode

Rapat ini menjadi kesempatan langka karena biasanya Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan.

Kali ini, rapat dibuka untuk umum atas persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Di akhir paparan mengenai lima RUU kerja sama pertahanan dengan India, Prancis, Brasil, Kamboja, dan Uni Emirat Arab, Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi I.

Ia menyatakan permohonan maaf jika ada yang merasa kecewa selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

“Saya mohon maaf apabila selama lima tahun sebagai Menhan ada yang mengecewakan,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa semua tindakannya semata-mata untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan tidak ada niat buruk. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi I atas kerja samanya selama ini.

“Kami mohon diri dan mengucapkan penghargaan atas pengabdian Bapak-Ibu sekalian,” tambahnya.

Situasi Dunia di Ambang Perang Dunia Ketiga

Dalam rapat tersebut, Prabowo Subianto juga memberikan pandangannya terkait situasi global. Menurutnya, dunia sedang berada di ambang perang dunia ketiga akibat ketegangan yang semakin meningkat.

“Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada ketegangan yang sangat tajam di belahan dunia yang meski jauh, tetap memengaruhi seluruh dunia,” jelasnya.

Para ahli pertahanan global, lanjutnya, memperingatkan bahwa kondisi saat ini sangat mendekati pecahnya perang dunia ketiga.

Prabowo menambahkan bahwa jika perang dunia ketiga benar-benar terjadi, dipastikan akan menjadi perang nuklir. Meski Indonesia mungkin tidak terlibat langsung, dampak yang dirasakan akan sangat berat.

Ia juga mengingatkan bahwa prediksi tentang terjadinya perang dunia sebelumnya sering diabaikan oleh banyak pihak.

“Sejarah menunjukkan bahwa perang bisa terjadi ketika ada kekuatan yang ingin memaksakan kehendak,” paparnya.

Tantangan Anggaran Pertahanan Indonesia

Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyinggung masalah anggaran pertahanan Indonesia.

Ia mengakui bahwa cita-cita untuk memiliki pertahanan yang kuat belum tercapai karena pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Prabowo menyatakan bahwa pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah di Asia, bahkan lebih rendah dari Filipina.

“Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai persentase dari PDB hanya 0,89 persen, salah satu yang terendah di kawasan Asia,” ungkap Prabowo.

Sebagai perbandingan, Filipina mengalokasikan 1,8 persen dari PDB mereka untuk pertahanan, sementara Singapura, dengan populasi hanya 5 juta orang, mengeluarkan 3 persen dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan.

Prabowo menyadari bahwa Indonesia menghadapi tantangan berbeda, terutama karena masih ada rakyat yang membutuhkan bantuan untuk kesejahteraan.

“Prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang paling lemah dan miskin,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan atau kelaparan.