Connect with us

Berita

Mulai Tahun 2027, 3 Juta Genteng dari Majalengka bakal Dikirim untuk Gentengisasi

Kementerian PKP berencana memesan 3 juta genteng dari Majalengka pada 2027. Program gentengisasi melibatkan UMKM lokal.

Actress 1299250

Published

on

Mulai Tahun 2027, 3 Juta Genteng dari Majalengka bakal Dikirim untuk Gentengisasi
Mulai Tahun 2027, 3 Juta Genteng dari Majalengka bakal Dikirim untuk Gentengisasi. Gambar: Instagram/@maruararsirait

MPN Indonesia 9 November 2026 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pemesanan 3 juta keping genteng dari Majalengka, Jawa Barat, pada 2027.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan rencana tersebut pada Minggu (8/11), saat peluncuran pengiriman genteng di Majalengka.

Pemesanan dilakukan melalui UMKM lokal untuk mendukung program gentengisasi dan memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

“Kami akan pesan lagi tahun 2027, 3 juta keping dari Majalengka. Tolong persiapkan lebih baik lagi, lebih semangat lagi,” kata Maruarar saat peluncuran program gentengisasi di Lapangan Pasar Lama Kabupaten Majalengka. 

Jumlah pesanan tersebut meningkat dari 2,4 juta keping genteng pada 2026.

Maruarar meminta para perajin di Sentra Jatiwangi meningkatkan kesiapan produksi untuk memenuhi pesanan tahun depan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas genteng yang diproduksi oleh pelaku usaha lokal.

Pengiriman Gentengisasi pada 2026 Libatkan 600 Truk

Sebelum rencana pemesanan pada 2027, pemerintah meluncurkan pengiriman 2,4 juta keping genteng dari Majalengka pada 2026.

Pengiriman tersebut melibatkan 600 truk ekspedisi menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Maruarar memaparkan pembagian truk berdasarkan daerah tujuan pengiriman sebagai berikut:

  • Jawa Barat: 520 truk.
  • Banten: 60 truk.
  • DKI Jakarta: 10 truk.
  • Jawa Timur: 10 truk.

Pengiriman tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan program perumahan pemerintah serta kerja sama dengan pengembang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 truk mengangkut genteng untuk program bedah rumah. Sementara itu, 56 truk lainnya dialokasikan untuk pembangunan rumah subsidi.

Pemerintah turut mendapat dukungan dari pihak swasta yang memesan genteng melalui UMKM lokal.

Baca Juga:  Sah! Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional

Maruarar Minta 34 UMKM Genteng Majalengka Jaga Kualitas

Program pengiriman genteng pada 2026 melibatkan 34 unit usaha genteng di Majalengka.

Maruarar menyampaikan bahwa jumlah pelaku UMKM genteng di daerah tersebut telah berkurang dari sebelumnya mencapai ratusan unit usaha.

Ia meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan 34 UMKM yang masih beroperasi.

Perhatian tersebut mencakup kesiapan produksi dan pemenuhan standar kualitas untuk pengadaan pemerintah.

“Kami sadar bukan tanpa risiko. Kami tahu perubahan mindset, bagaimana Presiden ingin UMKM naik kelas,” tegas Maruarar.

Genteng yang dikirim dalam program tersebut telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), harga genteng produksi Majalengka melalui koperasi tercatat sebesar Rp2.500 per keping.

Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah tersebut diarahkan untuk melibatkan UMKM lokal dalam program perumahan rakyat.

Pemerintah memilih memesan genteng dari perajin daerah, bukan langsung dari pabrik besar atau melalui impor.

Selain perajin, kegiatan produksi dan distribusi juga melibatkan pekerja UMKM, tenaga produksi, pengemudi truk, serta tenaga pendukung logistik.

Jawa Barat Dapat Alokasi 49 Ribu Rumah dalam Program Bedah Rumah 2026

Maruarar menyampaikan bahwa kebutuhan genteng untuk program perumahan pemerintah masih cukup besar.

Jawa Barat mendapat alokasi sekitar 49.000 rumah dalam program bedah rumah pada 2026.

Ia menjelaskan kebutuhan genteng berdasarkan perkiraan penggunaan material untuk setiap rumah yang diperbaiki.

“Satu rumah itu rata-rata kalau bedah rumah mungkin 250-300 keping. Kalau 50 (ribu) rumah aja, udah sekitar 12-14 juta genteng,” paparnya.

Maruarar menyebut anggaran kementerian naik dari Rp 5 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 11 triliun pada 2026.

(AKM/NID/RAD)

Trending