Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Cuti Bersama Tak Kurangi Cuti Tahunan

MPN Indonesia 9 November 2026 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Aturan tersebut berlaku sejak Rabu (28/10), setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan Pasal 118 ayat (6) ini mengatur hak pekerja ketika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” bunyi Pasal 118 ayat (6) dikutip MPN Indonesia dari laman resmi JDIH BPK, Senin (9/11).

Pasal 118 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan kedua hak tersebut.

Aturan Cuti Bersama dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Hak tersebut diberikan setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

“Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” bunyi Pasal 118 ayat (7).

Aturan terbaru ini berbeda dengan kebijakan pemerintah sebelumnya terkait pelaksanaan cuti bersama.

Sebelumnya, perusahaan dapat mengurangi hak cuti tahunan pekerja ketika menerapkan jadwal cuti bersama pemerintah.

Ketentuan pengurangan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

“Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan,” bunyi diktum tersebut.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan.

“Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan,” bunyi poin B nomor 3 surat edaran tersebut.

Ketentuan Waktu Istirahat dan Cuti Tahunan Pekerja

Selain mengatur cuti tahunan, Pasal 118 juga menetapkan sejumlah ketentuan waktu istirahat yang wajib diberikan pemberi kerja.

Berdasarkan Pasal 118 ayat (2), waktu istirahat pekerja atau buruh paling sedikit meliputi:

• Istirahat antara jam kerja: Paling sedikit 30 menit setelah bekerja selama empat jam secara terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
• Istirahat mingguan: Satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari untuk lima hari kerja dalam seminggu.
• Istirahat panjang: Sebanyak 30 hari kalender setelah pekerja bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya.

Pasal 118 ayat (3) menegaskan bahwa penggunaan waktu istirahat sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak mengurangi hak pekerja atau buruh atas upah dan manfaat lainnya.

Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang mengambil istirahat panjang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (4), pekerja tersebut tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tindak Lanjuti Putusan MK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024.

MK sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan elemen buruh.

Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru dengan memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.

Perkara tersebut mencakup sejumlah persoalan ketenagakerjaan, di antaranya:

1. Penggunaan tenaga kerja asing.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
3. Pekerja alih daya atau outsourcing.
4. Upah pekerja.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
6. Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).

(AKM/NID/RAD)