Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR

MPN Indonesia 11 November 2026 - Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Rapat pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut pada Selasa (10/11).

“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” tulis Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip MPN Indonesia dari Instagram @ahmadmuzani2, Rabu (11/11).

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut pengunduran diri itu berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

MPR Proses Pengunduran Diri Hidayat Nur Wahid

Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Hidayat telah diterima dalam rapat pimpinan MPR.

Selanjutnya, MPR akan memproses pengunduran diri tersebut sesuai aturan kelembagaan yang berlaku.

“Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” kata Muzani.

Muzani juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR.

“Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” imbuh Muzani.

PKS Tunjuk Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan bahwa partainya telah menentukan pengganti Hidayat di jajaran pimpinan MPR.

PKS menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman untuk mengisi posisi tersebut.

“InsyAllah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” kata Kholid dikutip MPN Indonesia dari laman resmi PKS Rabu (11/11).

Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru di DPR RI.

Politikus senior PKS itu mendapat tugas sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Menurut Kholid, penugasan tersebut berkaitan dengan penguatan diplomasi antarparlemen dengan berbagai negara.

PKS juga menargetkan perluasan kerja sama dengan parlemen negara-negara Islam serta dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

“Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid.

Muhammad Kholid menjelaskan bahwa diplomasi antarparlemen memiliki peran dalam memperkuat hubungan antarbangsa dan membangun kepercayaan.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga diperlukan untuk menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan.

PKS menilai hubungan dengan parlemen negara-negara Islam perlu diperkuat melalui kerja sama diplomatik.

Selain itu, diplomasi juga diarahkan kepada negara-negara yang mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan salah satu tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” kata Kholid.

Menurut Kholid, diplomasi parlemen diharapkan dapat mendorong pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan terkait perlindungan rakyat Palestina.

Kholid juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas di MPR.

PKS turut menyatakan dukungan terhadap penugasan barunya di bidang diplomasi antarparlemen.

“PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” kata Kholid.

(AKM/NID/RAD)