Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Anggota Polri

MPN Indonesia 11 November 2026 - Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11).

Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media.

Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie, yakni sanksi etika dan administratif.

Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ahrie.

Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dijatuhi PTDH

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Polri akan memeriksa keberatan tersebut melalui majelis di tingkat banding.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.

Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban etika kelembagaan. Selain itu, terdapat Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai etika kepribadian.

Majelis juga menggunakan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b yang mengatur larangan dalam etika kelembagaan.

(AKM/NID/RAD)