Usul HMP Gibran Dibahas di DPR, Saan Mustopa: Rapat Paripurna akan Kita Lakukan Besok

MPN Indonesia 11 November 2026 - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).

Usulan tersebut diterima pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), menyusul polemik ijazah Gibran yang menurut pengusul berkaitan dengan persyaratan jabatan wakil presiden.

Pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna.

“Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal rapat paripurna itu besok akan kita lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10-an,” kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Sebelumnya, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat,” ujarnya.

Saan Mustopa Sebut Usul HMP Gibran Didukung 120 Anggota DPR

Pimpinan DPR menerima usulan HMP dari perwakilan delapan fraksi dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR.

Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat.

Jumlah tersebut berasal dari delapan fraksi partai politik di parlemen.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

Berikut perincian jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berdasarkan fraksi:

• PDI Perjuangan (PDIP): 14 orang
• Partai Golkar: 11 orang
• Partai Gerindra: 11 orang
• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 orang
• Partai NasDem: 19 orang
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 orang
• Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang
• Partai Demokrat: 18 orang

Saan menjelaskan jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP.

Pengajuan hak menyatakan pendapat membutuhkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lintas fraksi.

“Sehingga dari sisi persyaratan, dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,” ucapnya.

Ketentuan mengenai hak menyatakan pendapat tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Pengaturannya juga terdapat dalam Pasal 79 ayat (1) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.

(AKM/NID/RAD)