Politik
Sidang Paripurna MPR untuk Pilih Wapres Baru Diusulkan Mundur ke 9 Desember 2026
Sidang paripurna MPR untuk pemilihan wapres diusulkan mundur ke 9 Desember 2026 karena benturan agenda DPR-DPD dan persiapan verifikasi calon.
MPN Indonesia 16 November 2026 - Sejumlah fraksi MPR RI mengusulkan perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Usulan perubahan jadwal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Pergeseran jadwal diusulkan untuk menyesuaikan agenda DPR dan DPD melalui pembahasan dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR.
“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal 9,” ujar Habiburokhman kepada awak media, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @habiburokhmanjkttimur pada Senin (16/11).
Alasan Sidang Paripurna MPR Diundur Sepekan
Usulan perubahan jadwal berkaitan dengan sejumlah kegiatan kedewanan yang berlangsung di DPR dan DPD.
Agenda tersebut mencakup rapat komisi serta kunjungan kerja anggota parlemen.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal. Misalnya, tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ucapnya.
Selain penyesuaian agenda, MPR perlu mempersiapkan proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden dengan batas waktu selama 14 hari.
Habiburokhman yang ditunjuk sebagai anggota tim verifikasi mengusulkan agar persiapan dimulai sebelum pelaksanaan sidang.
“Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari. Waktu verifikasi, kan, cuma 14 hari. Maka kami, kebetulan saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” jelasnya.
Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden Disiapkan
Habiburokhman membahas persiapan pemeriksaan dokumen calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon wakil presiden.
Ketua Komisi III DPR tersebut mengusulkan koordinasi dengan kementerian terkait sebelum tahapan verifikasi berlangsung.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan calon.
“Kalau sebelumnya, kan, asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU. Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” ucapnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita1 week agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita1 week agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Teknologi2 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Berita1 week agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi3 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
