Pelajar di Prancis Blokade 49 Sekolah, Tuntut Pemerintah Perbaiki Sistem Pendidikan

Sebanyak 49 dari sekitar 3.700 sekolah menengah atas di Prancis dilaporkan diblokade siswa pada Selasa (10/11/2026) pagi waktu setempat. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut perbaikan fasilitas sekolah, penambahan tenaga pengajar, dan reformasi sistem pendidikan.

MPN Indonesia 12 November 2026 - “Bagaimana kalian bisa mengikuti ujian simulasi ketika air hujan jatuh ke atas kertas kalian?” ujar Marianne Gerbet (19), pelajar SMA Hélène Boucher, Paris dikutip MPN Indonesia dari RFI, Kamis (12/11). 

Ia menyebut sejumlah sekolah di kawasan permukiman pekerja menghadapi masalah atap bocor, plafon runtuh, hingga gangguan tikus.

“Langit-langit runtuh, air hujan masuk melalui atap, bahkan tikus berkeliaran di sekitar kaki kalian,” ujarnya.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang berlangsung sejak September 2026.

Gerakan pelajar juga mendapat dukungan dari mahasiswa, guru, dan serikat pekerja sektor pendidikan.

Siswa Protes Fasilitas Sekolah dan Kekurangan Guru

Kerusakan bangunan sekolah menjadi salah satu persoalan utama yang diprotes para pelajar.

Mereka meminta pemerintah memperbaiki ruang kelas serta menyediakan fasilitas pembelajaran yang layak.

Selain persoalan bangunan, sejumlah sekolah menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Jumlah guru dinilai tidak sebanding dengan peningkatan jumlah siswa.

Sosiolog Fabien Truong mengaitkan persoalan tersebut dengan kurangnya investasi pemerintah selama bertahun-tahun.

“Kami sekarang harus menanggung akibat dari kurangnya investasi selama 15 atau 20 tahun terakhir,” kata Truong kepada RFI.

Peningkatan jumlah pelajar juga berkaitan dengan lonjakan angka kelahiran pada 2010. Kondisi tersebut menambah jumlah remaja yang kini memasuki sekolah menengah.

Mahasiswa Tuntut Perubahan Sistem Seleksi Perguruan Tinggi 

Selain fasilitas dan tenaga pengajar, para pelajar memprotes penggunaan Parcoursup sebagai sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Mereka menilai platform tersebut tidak adil dan terlalu selektif.

Parcoursup telah menjadi sasaran penolakan serikat mahasiswa sejak diperkenalkan pada 2018.

Pemerintah kemudian menjanjikan penghentian penggunaan platform tersebut secara bertahap hingga 2028.

Namun, perwakilan Persatuan Mahasiswa Nasional Prancis (Unef), Alice de Brito (22), mempertanyakan rencana penggantian sistem tersebut.

“Mereka sudah setuju untuk menghentikannya, tetapi mereka akan membuat situs web lain yang melakukan hal yang sama, dengan nama lain,” katanya.

Para pelajar juga menuntut penambahan 250.000 tempat di perguruan tinggi. Sementara itu, pemerintah baru menjanjikan penambahan 15.000 tempat.

Pemerintah Prancis Respon Tuntutan Pelajar

Pemerintah Prancis mengumumkan sejumlah kebijakan pada Senin (26/10) untuk merespons tuntutan pelajar dan tenaga pendidik.

Salah satunya adalah penyediaan pinjaman berbunga rendah hingga 4 miliar euro melalui program ÉduRénov untuk mendukung renovasi bangunan sekolah hingga tahun 2030.

Pemerintah Prancis juga menargetkan perekrutan 920 guru kontrak untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar pengganti.

Berdasarkan pengumuman pada 26 Oktober 2026, lebih dari separuh target tersebut telah terpenuhi.

Selain itu, pemerintah mengusulkan penambahan 500 posisi guru melalui anggaran tahun 2027.

Di tingkat perguruan tinggi, pemerintah menjanjikan tambahan 15.000 tempat bagi calon mahasiswa.

Pemerintah Prancis juga berencana membatasi jumlah siswa menjadi maksimal 28 orang per kelas pada tingkat pertama SMA jalur umum dan teknologi.

Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027 di 50 persen SMA dengan kondisi sosial-ekonomi paling kurang menguntungkan, sebelum diperluas ke seluruh SMA terkait pada 2028.

Sementara itu, sistem penerimaan mahasiswa Parcoursup direncanakan akan diganti dengan sistem baru pada 2028.

Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyatakan pemerintah akan menjalankan kebijakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.

Meski demikian, sejumlah pelajar masih mempertanyakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Aissata Ba meminta kepastian bahwa program perbaikan tetap dijalankan setelah pergantian pemerintahan.

(RAD/NID/RAD)