Connect with us

Berita

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya: Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan

Jangan penjarakan korban narkotika yang membutuhkan rehabilitasi. Penegakan hukum harus mampu membedakan pengguna, pecandu, dan bandar.

Actress 1299250

Published

on

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan (2)
(Kiri) Penulis artikel opini, Dr. Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., CFAS, (Kanan) Contoh barang bukti kasus narkotika. Gambar: Kolase Dok. Istimewa dan Tribrata News

MPN Indonesia 19 November 2026 - Penegakan hukum narkotika di Indonesia masih menghadapi persoalan keadilan.

Di satu sisi, pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dapat berhadapan dengan ancaman pidana penjara.

Di sisi lain, pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika membutuhkan langkah yang lebih tegas agar para bandar tidak terus menjalankan bisnis ilegalnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah penegakan hukum selama ini sudah mampu membedakan orang yang membutuhkan rehabilitasi dengan mereka yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika?

Pembedaan tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan pertolongan.

Karena itu, pengaturan dekriminalisasi penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Undang-Undang Narkotika Sudah Membuka Ruang Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan dasar hukum bagi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan.

Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sementara itu, Pasal 4 huruf b dan d menegaskan tujuan undang-undang untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu.

Artinya, sejak awal undang-undang tidak hanya menekankan pemberantasan narkotika melalui pemidanaan.

Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat.

Hal tersebut diperkuat melalui Pasal 55 yang mengatur kewajiban pelaporan pecandu narkotika, termasuk oleh orang tua atau wali apabila pecandu belum cukup umur.

Adapun Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.

Namun, Pasal 127 tetap mengatur ancaman pidana penjara bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri.

Dalam pasal yang sama, hakim diwajibkan memperhatikan ketentuan rehabilitasi.

Penyalah guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika juga wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih mengatur pemidanaan sekaligus menyediakan mekanisme rehabilitasi.

Persoalannya bukan semata-mata pada ada atau tidaknya aturan rehabilitasi, melainkan bagaimana aturan itu diterapkan secara adil dan konsisten.

Pendekatan rehabilitatif harus diperkuat agar orang yang membutuhkan pemulihan tidak selalu berakhir di penjara.

Jangan Samakan Pengguna Narkotika dengan Bandar

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum narkotika adalah memastikan setiap orang diproses sesuai dengan peran dan perbuatannya.

Pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi, pecandu, dan korban penyalahgunaan memiliki kedudukan hukum yang perlu dibedakan.

Mereka juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengedar atau bandar yang menjalankan jaringan perdagangan narkotika.

Dalam praktiknya, penggunaan pasal pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan seseorang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Baca Juga:  BNN Ogah Tangkap Artis Pengguna Narkoba, Ini Kata Pakar Hukum

Apalagi jika proses pemeriksaan tidak mampu mengungkap apakah orang tersebut hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri atau terlibat dalam kegiatan peredaran.

Jumlah barang bukti yang kecil memang tidak otomatis membuktikan seseorang hanya sebagai pengguna.

Namun, jumlah tersebut juga tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang merupakan pengedar.

Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan barang bukti, peran, keterlibatan dalam jaringan, serta hasil asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila seseorang terbukti hanya menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kriteria rehabilitasi, pendekatan pemulihan seharusnya lebih diutamakan.

Sebaliknya, terhadap pihak yang terbukti memproduksi, memperdagangkan, atau mengendalikan peredaran gelap narkotika, negara harus menegakkan hukum secara tegas.

Sanksi berat, termasuk ancaman pidana mati dalam tindak pidana tertentu, telah dikenal dalam hukum Indonesia.

Penerapannya harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum, pembuktian yang kuat, dan proses peradilan yang adil.

Keadilan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa melihat perbuatannya.

Keadilan justru menuntut negara mampu membedakan siapa yang membutuhkan pemulihan dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Penjara Bukan Jawaban untuk Semua Persoalan Narkotika

Pendekatan yang terlalu mengandalkan pidana penjara juga perlu dilihat dari persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Penempatan pengguna narkotika yang membutuhkan rehabilitasi di dalam lapas belum tentu menyelesaikan persoalan ketergantungan yang mereka alami.

Tanpa layanan pemulihan yang memadai, masalah kesehatan dan sosial yang mendasari penggunaan narkotika dapat tetap berlanjut.

Lingkungan pemasyarakatan yang padat juga berpotensi mempertemukan pengguna dengan pelaku peredaran gelap narkotika.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya hubungan atau jaringan baru yang justru memperbesar risiko keterlibatan dalam tindak pidana setelah mereka bebas.

Tentu tidak semua pengguna yang menjalani hukuman penjara akan menjadi pengedar.

Namun, risiko tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi jawaban paling tepat bagi setiap perkara penyalahgunaan narkotika.

Negara harus mempertimbangkan apakah seseorang lebih membutuhkan penghukuman atau penanganan kesehatan yang dapat membantunya pulih dan kembali menjalankan kehidupan secara produktif.

Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada putusan pidana.

Hasil akhirnya juga perlu dilihat dari kemampuan negara mencegah penggunaan berulang dan mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Dekriminalisasi Bukan Berarti Melegalkan Narkotika

Dekriminalisasi sering dipahami sebagai upaya membebaskan pengguna narkotika dari segala bentuk tanggung jawab.

Padahal, dekriminalisasi tidak sama dengan legalisasi.

Dekriminalisasi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk menghapus status pidana dari perbuatan tertentu.

Dalam konteks penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, kebijakan tersebut dapat dirancang dengan mengalihkan penanganan dari proses pidana menuju mekanisme administratif, layanan kesehatan, atau pemulihan sosial.

Sementara itu, pengalihan perkara menuju rehabilitasi juga dapat dilakukan melalui kebijakan tersendiri tanpa harus menghapus seluruh ketentuan pidana.

Perbedaan ini harus dijelaskan agar pembaruan hukum memiliki arah yang pasti.

Tujuan utama perubahan tersebut adalah memastikan pengguna yang membutuhkan pertolongan memperoleh penanganan sesuai kondisinya, sementara penegakan hukum tetap difokuskan untuk memberantas jaringan peredaran gelap.

Baca Juga:  Tak Ditahan, Jule Jalani Rehabilitasi usai Ditangkap Polisi

Hukum pidana semestinya tidak selalu menjadi pilihan pertama ketika pendekatan kesehatan dan rehabilitasi lebih sesuai dengan keadaan seseorang.

Untuk mewujudkannya, pemerintah dan DPR perlu mengkaji penyempurnaan aturan yang lebih jelas.

Kriteria penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi harus dirumuskan dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti, hasil pemeriksaan, dan asesmen.

Mekanisme asesmen terpadu juga perlu diperkuat sejak tahap awal penanganan perkara, termasuk sebelum keputusan penahanan apabila dimungkinkan oleh hukum.

Dengan demikian, penyidik memiliki dasar yang lebih objektif dalam menentukan penanganan yang tepat.

Penyempurnaan tersebut harus memperhatikan perkembangan hukum pidana nasional, termasuk berlakunya KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Aturan yang jelas, transparan, dan diawasi dengan baik akan membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rehabilitasi Merupakan Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pendekatan rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pidana, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Sementara itu, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan medis memperoleh pelayanan yang layak.

Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan dan kesempatan memperbaiki kehidupannya.

Pemenuhan hak tersebut tentu tidak menghapus tanggung jawab hukum, tetapi harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan yang proporsional.

Dari sisi ekonomi, penguatan rehabilitasi juga berpotensi memberikan manfaat jangka panjang.

Pidana penjara membutuhkan anggaran untuk pengelolaan lapas, pengawasan, konsumsi, dan pelayanan dasar warga binaan.

Sementara itu, rehabilitasi memerlukan biaya tenaga medis, psikolog, konselor, serta fasilitas pemulihan.

Perbandingan biaya keduanya perlu didukung kajian yang terukur.

Namun, apabila rehabilitasi berhasil membantu seseorang pulih dan kembali bekerja, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan negara.

Karena itu, pembangunan pusat rehabilitasi yang memadai, peningkatan tenaga kesehatan, serta penguatan program pencegahan perlu mendapat perhatian lebih besar.

Penegakan Hukum Harus Adil, Bukan Sekadar Banyak Menangkap

Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Sebagian orang yang berhadapan dengan perkara narkotika berasal dari kelompok ekonomi rentan.

Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dapat membuat mereka menghadapi proses peradilan dalam posisi yang tidak seimbang.

Di sisi lain, pengungkapan jaringan peredaran gelap yang terorganisasi membutuhkan penyidikan mendalam, pengembangan perkara, serta koordinasi antarlembaga, bahkan kerja sama lintas negara.

Perbedaan tingkat kesulitan tersebut tidak boleh membuat penegakan hukum hanya berfokus pada pihak yang mudah ditangkap.

Hukum harus mampu menjangkau pelaku yang mengendalikan peredaran gelap dan memperoleh keuntungan besar dari perdagangan narkotika.

Jika penindakan lebih banyak menyasar pengguna kecil, sementara jaringan utama terus beroperasi, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dapat melemah.

Karena itu, keberhasilan aparat penegak hukum tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penangkapan atau perkara yang diproses.

Baca Juga:  Gembong Narkoba Internasional Dewi Astutik Ditangkap BNN-Interpol

Keberhasilan juga perlu dilihat dari seberapa banyak jaringan peredaran gelap yang berhasil dibongkar, jalur distribusi yang diputus, serta pengguna yang berhasil menjalani pemulihan dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika.

Dengan ukuran tersebut, penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghukuman, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat.

Belajar dari Portugal, Menguatkan Rehabilitasi di Indonesia

Pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan narkotika di Indonesia.

Portugal merupakan salah satu negara yang menerapkan dekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi sejak 2001.

Kebijakan tersebut mengalihkan penanganan kasus tertentu dari proses pidana menuju mekanisme administratif yang dapat melibatkan layanan kesehatan dan sosial.

Sejumlah kajian mencatat adanya perbaikan indikator kesehatan pada periode tertentu setelah reformasi tersebut diterapkan.

Namun, hasilnya tidak dapat dipisahkan dari penguatan layanan pengobatan, pencegahan, pengurangan dampak buruk, dan dukungan sosial.

Pengalaman Portugal memperlihatkan bahwa dekriminalisasi bukan kebijakan yang dapat berdiri sendiri.

Tanpa fasilitas rehabilitasi, tenaga kesehatan, dan sistem pendampingan yang memadai, tujuan pemulihan akan sulit tercapai.

Indonesia tidak harus meniru seluruh kebijakan Portugal.

Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membangun sistem penanganan narkotika yang sesuai dengan nilai Pancasila, kondisi sosial, dan kebutuhan hukum nasional.

Selain negara, masyarakat juga memiliki peran penting.

Stigma terhadap pecandu dan orang yang pernah menjalani rehabilitasi perlu dikurangi agar mereka memiliki kesempatan kembali ke lingkungan sosialnya.

Dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja dapat membantu proses pemulihan.

Sebaliknya, pengucilan berpotensi menghambat seseorang untuk membangun kembali kehidupannya.

Rehabilitasi bukan sekadar menghentikan penggunaan narkotika, tetapi juga membantu seseorang kembali menjalankan fungsi sosialnya secara sehat dan produktif.

Negara Harus Berani Menegakkan Keadilan

Komitmen pemerintah dalam memberantas narkotika harus diwujudkan melalui kebijakan yang tegas sekaligus tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya pemberantasan narkotika dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dalam keterangannya pada 29 Oktober 2025, Presiden juga menyampaikan perlunya penambahan pusat rehabilitasi, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang menyeimbangkan pemberantasan peredaran gelap dengan pemulihan bagi pihak yang membutuhkan.

Memberantas narkotika bukan berarti setiap pengguna harus dipenjara.

Negara juga perlu memastikan bahwa jaringan pengedar dan bandar tidak terus mencari korban baru, sementara orang yang mengalami ketergantungan mendapatkan kesempatan untuk pulih.

Pada akhirnya, pengaturan dekriminalisasi penyalah guna narkotika menjadi salah satu ujian keberanian negara dalam membangun penegakan hukum yang berkeadilan.

Apakah negara mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan pertolongan sekaligus menindak tegas mereka yang memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkotika?

Keadilan harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang mempertimbangkan perbuatan, tingkat kesalahan, dan kondisi setiap orang.

Mereka yang terbukti mengendalikan jaringan peredaran gelap harus mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Sementara itu, pecandu dan korban penyalahgunaan yang memenuhi ketentuan rehabilitasi harus memperoleh kesempatan untuk pulih.

Negara tidak boleh membiarkan penegakan hukum kehilangan sisi kemanusiaannya.

Hukum harus mampu melindungi masyarakat, memberikan kepastian, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi bangsa.

Jangan penjarakan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya memperoleh rehabilitasi.

Tindak tegas bandarnya, pulihkan korbannya, dan selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika.

Penulis Artikel Opini: Dr. Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., CFAS.

has a keen interest in media and tech. With SEO writing skills and breaks down the latest digital trends.

Prediksi Skor Persib vs Shan United Malam Ini 19 November 2026 Shopee Cup
Olahraga6 minutes ago

Prediksi Skor Persib vs Shan United Malam Ini 19 November 2026 Shopee Cup

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan (2)
Berita14 minutes ago

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya: Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan

Persib vs Shan United Tayang di Mana Malam Ini 19 November
Olahraga32 minutes ago

Persib vs Shan United Tayang di Mana Malam Ini 19 November 2026?

Paula jadi Sorotan usai Unggah Pertanyaan di Threads Apa Ada Anak yang Tak Mau Bersama Ibunya
Selebriti58 minutes ago

Paula jadi Sorotan usai Unggah Pertanyaan di Threads: Apa Ada Anak yang Tak Mau Bersama Ibunya?

Vilmei Menangis di Sidang Perdana Kasus Dugaan Penggelapan Dana Eks Karyawan Senilai Rp1 Miliar
Selebriti1 hour ago

Vilmei Menangis di Sidang Perdana Kasus Dugaan Penggelapan Dana Eks Karyawan Senilai Rp1 Miliar

Momen Juri Ardiantoro Rapat Pleno Pembahasan Peringatan HUT ke 81 Kemerdekaan RI
Politik1 hour ago

Istana Ungkap Lingkar Inti RI 1 Sudah Disterilkan usai Penyadapan

Juan Mata Resmi Pensiun usai Raih Trofi bareng Spanyol, Chelsea, dan MU
Olahraga2 hours ago

Juan Mata Resmi Pensiun usai Raih Trofi bareng Spanyol, Chelsea, dan MU

Harga Emas Antam Hari Ini 19 November 2026 Turun, Buyback Merosot Rp49 Ribu
Ekonomi2 hours ago

Harga Emas Antam Hari Ini 19 November 2026 Turun, Buyback Merosot Rp49 Ribu

Kapan Xiaomi 18 Pro Max Rilis di Indonesia Ini Jadwal yang Sudah Dikonfirmasi
Teknologi2 hours ago

Kapan Xiaomi 18 Pro Max Rilis di Indonesia? Ini Jadwal yang Sudah Dikonfirmasi

Spesifikasi Xiaomi 18 Pro Max Dua Kamera Leica 200 MP dan Layar Belakang 2,9 Inci
Teknologi2 hours ago

Spesifikasi Xiaomi 18 Pro Max: Dua Kamera Leica 200 MP dan Layar Belakang 2,9 Inci

Apa Isi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR Ini Penjelasannya
Berita3 hours ago

Apa Isi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR? Ini Penjelasannya

Priority Book Xiaomi 18 Pro Max Dibuka, Bagaimana Cara Daftar dan Apa Keuntungannya
Teknologi3 hours ago

Priority Book Xiaomi 18 Pro Max Dibuka, Bagaimana Cara Daftar dan Apa Keuntungannya?

Usai Polemik Adopsi Tanpa Izin, Kucing Parhan Kembali ke Sency Dipasangi Mikrocip dan AirTag
Viral3 hours ago

Usai Polemik Adopsi Tanpa Izin, Kucing Parhan Kembali ke Sency Dipasangi Mikrocip dan AirTag

BI Rate Naik jadi 6%, Jaga Rupiah dan Inflasi
Ekonomi3 hours ago

BI Rate Naik Jadi 6%, Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Rupiah

Gender Reveal! Irish Bella Umumkan Jenis Kelamin Calon Bayinya dengan Haldy Sabri
Selebriti4 hours ago

Gender Reveal! Irish Bella Umumkan Jenis Kelamin Calon Bayinya dengan Haldy Sabri

Trending