Connect with us

Politik

Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana

Komisi III DPR RI finalisasi RUU Perampasan Aset. Timus dan Timsin rampungkan sinkronisasi naskah, sementara nomenklatur RUU disepakati berubah.

Actress 1299250

Published

on

Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana
Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Gambar: YouTube/TVR Parlemen

MPN Indonesia 18 November 2026 - Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan perumusan serta penyelarasan naskah untuk memastikan kesesuaian antarpasal.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja) untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan hasil pekerjaan kedua tim tersebut.

Ia menyampaikan bahwa penyelarasan mencakup materi pembahasan hingga bagian penjelasan rancangan undang-undang.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” kata Soedeson dikutip MPN Indonesia dari YouTube TVR Parlemen, Rabu (18/11).

Komisi III DPR RI Selesaikan Sinkronisasi RUU Perampasan Aset

Timus dan Timsin telah merumuskan hasil pembahasan yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Kedua tim juga melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan dalam proses penyelarasan naskah.

Pelibatan tenaga ahli tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian tata bahasa dan teknik penyusunan regulasi.

Proses ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta ketentuan hukum terkait lainnya.

Undang-undang tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam prosesnya, kedua tim melakukan perbaikan redaksional terhadap sejumlah bagian rancangan undang-undang.

Perbaikan tersebut mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, dan sistematika pasal.

Selain aspek redaksional, kedua tim juga memeriksa keterkaitan antarpasal dan pengacuan ketentuan dalam rancangan regulasi.

Baca Juga:  Jokowi Mau Pengesahan RUU Perampasan Aset Dipercepat, Puan: Apakah Akan Lebih Baik?

Pemeriksaan dilakukan untuk menghindari pertentangan, perbedaan penafsiran, serta ketidaksesuaian antara satu pasal dan pasal lainnya.

Soedeson menjelaskan ruang lingkup pekerjaan tersebut dalam laporan hasil pembahasan kedua tim.

“Timus dan timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya,” jelasnya.

Nomenklatur RUU Perampasan Aset Disepakati Berubah

Dalam pembahasan bidang hukum dan perundang-undangan tersebut, nomenklatur rancangan regulasi juga mengalami perubahan.

Nama sebelumnya, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Soedeson menyampaikan bahwa Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas penyelarasan berdasarkan hasil pembahasan Panja.

Laporan hasil pekerjaan kedua tim kemudian diserahkan untuk mendapatkan keputusan di tingkat Panja.

“Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)

Trending