Connect with us

Otomotif

Biaya Balik Nama Motor 2026, Apa Saja yang Harus Dibayar?

Biaya balik nama motor 2026 mencapai Rp385.000 untuk tiga komponen PNBP. Cek rincian STNK, BPKB, pelat nomor, pajak, syarat, dan cara mengurusnya.

Actress 1299250

Published

on

Biaya Balik Nama Motor 2026, Apa Saja yang Harus Dibayar
Biaya Balik Nama Motor 2026, Apa Saja yang Harus Dibayar? Gambar: Dok. Ilustrasi Canva

MPN Indonesia 18 November 2026 - Biaya balik nama motor 2026 masih perlu disiapkan pemilik kendaraan bekas meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah tidak lagi dikenakan.

Dikutip MPN Indonesia dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, biaya administrasi untuk penerbitan STNK, BPKB, dan pelat nomor sepeda motor mencapai Rp385.000 apabila ketiga dokumen dan identitas kendaraan tersebut diterbitkan.

Jumlah tersebut belum termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta biaya mutasi apabila kendaraan berpindah wilayah registrasi.

Rincian Biaya Balik Nama Motor 2026

Biaya balik nama motor bekas terdiri dari sejumlah komponen administrasi yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tarif tersebut diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut rincian tarif PNBP untuk sepeda motor roda dua atau tiga:

Komponen Biaya Tarif
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bekas Rp0
Penerbitan STNK Rp100.000
Penerbitan BPKB ganti kepemilikan Rp225.000
Penerbitan TNKB atau pelat nomor Rp60.000
Total tiga komponen PNBP Rp385.000
Surat mutasi keluar daerah (jika diperlukan) Rp150.000
Baca Juga:  Sering Cuci Motor Pakai Sabun Cuci Piring? Hati-hati Ini Dampaknya!

Total Rp385.000 merupakan penjumlahan biaya penerbitan STNK, BPKB, dan TNKB.

Apabila pengurusan juga memerlukan penerbitan surat mutasi keluar daerah, total empat komponen PNBP tersebut menjadi Rp535.000.

Namun, jumlah yang harus dibayarkan pemilik motor belum tentu sama karena masih bergantung pada kewajiban pajak, SWDKLLJ, serta kondisi administrasi kendaraan.

Benarkah Balik Nama Motor Bekas Sudah Gratis?

Bea balik nama motor bekas tidak lagi dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa objek BBNKB adalah penyerahan pertama kendaraan bermotor.

Artinya, penyerahan kedua dan seterusnya, termasuk transaksi jual beli motor bekas, tidak lagi menjadi objek pajak BBNKB.

Dikutip MPN Indonesia dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, ketentuan tersebut berlaku mulai 5 Januari 2025.

Meski demikian, penghapusan BBNKB bukan berarti seluruh proses balik nama kendaraan menjadi gratis.

Dalam penjelasan yang diterbitkan pada 3 Juli 2026, Bapenda Jawa Barat menegaskan bahwa pemilik kendaraan tetap perlu membayar PNBP untuk penerbitan dokumen administrasi.

Biaya tersebut mencakup penerbitan BPKB, STNK, TNKB, dan surat mutasi apabila kendaraan berpindah wilayah registrasi.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara BBNKB yang tidak lagi dipungut untuk kendaraan bekas dan biaya administrasi yang tetap berlaku.

Biaya Lain yang Perlu Disiapkan Saat Balik Nama Motor

Selain biaya penerbitan dokumen, terdapat sejumlah kewajiban yang perlu diperhatikan pemilik kendaraan.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dibayarkan sesuai ketentuan daerah.

Dalam proses balik nama, petugas akan memeriksa kewajiban pajak kendaraan, termasuk kemungkinan tunggakan yang belum diselesaikan.

Baca Juga:  Anggota DPR Usulkan Perpanjang SIM, STNK, dan Pelat Nomor Cukup Sekali Seumur Hidup

Besaran pajak dapat berbeda untuk setiap motor dan daerah.

2. SWDKLLJ

SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan kewajiban yang berkaitan dengan program perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas yang dikelola Jasa Raharja.

Besaran sumbangan bergantung pada jenis dan klasifikasi kendaraan.

Kewajiban ini perlu diperhitungkan apabila terdapat tagihan yang harus dibayarkan dalam proses administrasi kendaraan.

3. Biaya Mutasi Kendaraan

Pemilik motor yang memindahkan registrasi kendaraan ke wilayah lain dapat dikenakan biaya penerbitan surat mutasi.

Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif PNBP surat mutasi keluar daerah untuk sepeda motor adalah Rp150.000.

Biaya ini tidak otomatis dikenakan pada seluruh proses balik nama, melainkan pada pengurusan yang memerlukan mutasi.

Syarat Balik Nama Motor Bekas 2026

Sebelum mendatangi Samsat, pemilik kendaraan perlu menyiapkan dokumen untuk membuktikan identitas dan peralihan kepemilikan.

Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Bapenda Jawa Barat, berikut dokumen yang perlu disiapkan:

  1. KTP asli dan fotokopi pemilik baru;
  2. STNK asli dan fotokopi;
  3. BPKB asli dan fotokopi;
  4. Kuitansi jual beli kendaraan bermeterai;
  5. SKPD atau bukti pembayaran pajak kendaraan terakhir; dan
  6. Hasil pemeriksaan fisik kendaraan.

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen kendaraan.

Bapenda Jawa Barat juga menjelaskan bahwa KTP pemilik lama tidak diperlukan dalam proses balik nama kendaraan bekas.

Namun, pemilik tetap perlu memastikan persyaratan administrasi di kantor Samsat sesuai wilayah registrasi kendaraan.

Cara Mengurus Balik Nama Motor di Samsat

Proses balik nama dilakukan untuk memperbarui data kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru.

1. Siapkan Seluruh Dokumen Kendaraan

Pastikan STNK, BPKB, KTP pemilik baru, dan bukti jual beli tersedia serta sesuai dengan identitas kendaraan.

2. Datangi Kantor Samsat yang Melayani Registrasi Kendaraan

Bawa motor untuk menjalani pemeriksaan fisik nomor rangka dan nomor mesin.

Baca Juga:  Jangan Abaikan! Ini Tanda Shockbreaker Motor Anda Perlu Diganti

3. Lakukan Pendaftaran Perubahan Kepemilikan

Serahkan dokumen yang diperlukan kepada petugas untuk pemeriksaan dan verifikasi administrasi.

4. Selesaikan Pembayaran Resmi

Petugas akan menetapkan komponen biaya yang harus dibayarkan, termasuk PNBP dan kewajiban pajak sesuai kondisi kendaraan.

5. Ambil Dokumen Kendaraan yang Telah Diproses

Setelah proses selesai, pemilik dapat menerima STNK dan pelat nomor sesuai prosedur layanan. Penerbitan atau pengambilan BPKB mengikuti ketentuan unit pelayanan terkait.

Jika kendaraan harus dimutasi ke luar wilayah registrasi, pemohon perlu menyelesaikan proses mutasi keluar dan registrasi di wilayah tujuan.

FAQ Biaya Balik Nama Motor 2026

1. Berapa Biaya Balik Nama Motor 2026?

Total tarif PNBP untuk penerbitan STNK, BPKB ganti kepemilikan, dan pelat nomor sepeda motor adalah Rp385.000.

Jumlah tersebut belum termasuk kewajiban pajak, SWDKLLJ, dan biaya mutasi jika diperlukan.

2. Apakah Balik Nama Motor Bekas Sudah Gratis?

BBNKB kendaraan bekas tidak lagi dikenakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022.

Namun, biaya penerbitan dokumen kendaraan tetap berlaku.

3. Apakah Balik Nama Motor Harus Menggunakan KTP Pemilik Lama?

Berdasarkan panduan Bapenda Jawa Barat, pemohon menggunakan KTP pemilik baru dan tidak perlu melampirkan KTP pemilik lama.

Persyaratan lain tetap harus dilengkapi sesuai ketentuan Samsat.

4. Berapa Biaya Balik Nama Motor Beda Daerah?

Jika diperlukan surat mutasi keluar daerah, terdapat tambahan PNBP sebesar Rp150.000.

Total PNBP untuk STNK, BPKB, TNKB, dan surat mutasi dalam simulasi menjadi Rp535.000, di luar kewajiban lainnya.

5. Apakah Balik Nama Motor Harus Melakukan Cek Fisik?

Pemeriksaan fisik diperlukan untuk mencocokkan identitas kendaraan, termasuk nomor rangka dan nomor mesin, dengan dokumen yang diajukan.

Kesimpulan

Biaya balik nama motor 2026 tidak sepenuhnya gratis meskipun BBNKB kendaraan bekas sudah tidak lagi dikenakan.

Pemilik motor tetap perlu menyiapkan biaya administrasi penerbitan STNK sebesar Rp100.000, BPKB Rp225.000, dan TNKB Rp60.000 jika ketiga layanan tersebut diperlukan.

Total PNBP mencapai Rp385.000 atau Rp535.000 apabila ditambah penerbitan surat mutasi keluar daerah.

Jumlah tersebut belum mencakup kewajiban pajak, SWDKLLJ, dan kemungkinan tunggakan kendaraan.

Masyarakat disarankan memeriksa rincian pembayaran melalui kantor Samsat agar seluruh biaya sesuai dengan ketentuan resmi.

Referensi

PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri — JDIH Kementerian Keuangan.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah — JDIH Kementerian Keuangan.

Bapenda Jawa Barat — Balik Nama Kendaraan Gratis, Mengapa Masih Harus Bayar di Samsat?

Bapenda DKI Jakarta — BBNKB Kendaraan Bekas Resmi Dihapus.

Bapenda Jawa Barat — Persyaratan Pendaftaran Samsat.

Korlantas Polri — Penjelasan Penghapusan Biaya Balik Nama Kendaraan Bekas.

(AKM/NID/RAD)

has a keen interest in media and tech. With SEO writing skills and breaks down the latest digital trends.

Trending