Berita
Apakah Usaha Kecil Wajib Bayar UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta? Ini Ketentuannya
Apakah usaha kecil wajib membayar UMP Jakarta 2027 Rp6,13 juta? Simak pengecualian, syarat usaha mikro dan kecil, serta batas upah menurut UU.
MPN Indonesia 20 November 2026 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penetapan tersebut diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat pada Jumat (20/11) melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Kenaikan upah minimum provinsi ini menjadi perhatian tidak hanya bagi pekerja di perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu pertanyaannya adalah apakah pemilik warung, toko kecil, usaha kuliner, hingga usaha rumahan yang memiliki karyawan juga diwajibkan membayar gaji sebesar Rp6,13 juta per bulan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terdapat pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil.
Namun, pengecualian tersebut bukan berarti pemilik usaha dapat membayar pekerjanya dengan nominal berapa pun tanpa batas.
Apakah Usaha Kecil Wajib Membayar UMP Jakarta 2027?
Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketentuan ini memungkinkan pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil menetapkan upah melalui kesepakatan dengan pekerjanya.
Meski demikian, kesepakatan tersebut tetap harus memenuhi batas paling rendah sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pasal 144 ayat (3) menetapkan bahwa upah berdasarkan kesepakatan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Dengan demikian, usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria hukum tidak otomatis wajib membayar seluruh nominal UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941.
Akan tetapi, pemilik usaha tetap berkewajiban membayar upah sesuai kesepakatan yang memenuhi batas minimum menurut ketentuan tersebut.
Berapa Batas Upah Pekerja Usaha Kecil di Jakarta pada 2027?
Mengacu pada UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, batas 50 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (3) dapat dihitung sebagai berikut.
| Keterangan | Nominal |
|---|---|
| UMP Jakarta 2027 | Rp6.136.941 |
| Persentase batas kesepakatan | 50% |
| Hasil perhitungan | Rp3.068.470,50 |
| Nominal dalam rupiah bulat | Rp3.068.471 |
Perhitungan tersebut merupakan simulasi berdasarkan UMP Jakarta 2027, bukan penetapan upah minimum khusus UMKM melalui keputusan tersendiri.
Artinya, apabila menggunakan UMP tersebut sebagai acuan, kesepakatan upah bagi pekerja usaha mikro dan kecil tidak boleh lebih rendah dari Rp3.068.470,50 per bulan.
Jika pembayaran dilakukan dalam satuan rupiah bulat, nominal paling rendah yang memenuhi hasil perhitungan tersebut adalah Rp3.068.471.
Namun, angka ini bukan ketentuan bahwa seluruh pekerja usaha kecil harus menerima upah yang sama.
Besaran upah tetap ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan memperhatikan batas minimum serta ketentuan lain yang berlaku.
Usaha Mikro dan Kecil Seperti Apa yang Mendapat Pengecualian?
Tidak semua usaha yang terlihat kecil otomatis termasuk kategori usaha mikro atau kecil menurut hukum.
Penentuan klasifikasi usaha perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Salah satu regulasi yang mengatur klasifikasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Berdasarkan Pasal 35, usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
Untuk kriteria modal usaha yang digunakan pada pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, pembagiannya adalah sebagai berikut.
| Kategori | Modal usaha |
|---|---|
| Usaha mikro | Maksimal Rp1 miliar |
| Usaha kecil | Lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar |
| Usaha menengah | Lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar |
Nilai modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sementara itu, berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan dalam Pasal 35 ayat (5), pengelompokannya adalah sebagai berikut.
| Kategori | Hasil penjualan per tahun |
|---|---|
| Usaha mikro | Maksimal Rp2 miliar |
| Usaha kecil | Lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar |
| Usaha menengah | Lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar |
PP Nomor 7 Tahun 2021 juga membedakan penggunaan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan menurut kepentingan pengelompokan dan kondisi usaha.
Karena itu, status usaha tidak cukup ditentukan berdasarkan jumlah pegawai, luas tempat usaha, atau anggapan bahwa usaha tersebut masih berskala kecil.
Apakah Warung, Toko, dan Usaha Rumahan Boleh Membayar di Bawah UMP?
Warung makan, toko kelontong, usaha laundry, usaha kuliner rumahan, maupun usaha perdagangan lainnya dapat termasuk kategori mikro atau kecil apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Jika memenuhi kriteria tersebut, pemberi kerja dapat menerapkan ketentuan pengupahan berdasarkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Sebaliknya, apabila suatu usaha ternyata termasuk kategori menengah atau besar, pengecualian khusus usaha mikro dan kecil tidak dapat langsung digunakan.
Sebagai contoh, sebuah toko yang berada di Jakarta belum tentu termasuk usaha kecil hanya karena memiliki sedikit karyawan.
Perlu diperiksa besaran modal usaha, hasil penjualan tahunan, serta kriteria lainnya sesuai ketentuan.
Hal yang sama berlaku terhadap usaha berbentuk PT atau CV.
Bentuk badan hukum tidak dengan sendirinya menentukan apakah usaha tersebut memperoleh pengecualian upah minimum.
Apakah Usaha Menengah Juga Mendapat Pengecualian UMP?
Pengecualian dalam Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 secara khusus menyebut usaha mikro dan kecil.
Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak secara otomatis berlaku bagi usaha menengah.
Usaha yang tergolong menengah pada prinsipnya tetap harus memperhatikan kewajiban pembayaran upah minimum sesuai ketentuan umum.
Apabila perusahaan belum mampu memenuhi upah minimum, Pasal 140 ayat (6) sampai ayat (8) mengatur mekanisme permohonan pengecualian kepada gubernur.
Permohonan tersebut memerlukan hasil kesepakatan bipartit serta audit eksternal.
Artinya, kategori usaha menengah tidak dapat menggunakan pengecualian yang ditujukan khusus untuk usaha mikro dan kecil tanpa memenuhi mekanisme hukum yang sesuai.
Apakah Usaha Kecil Boleh Menentukan Gaji Sepihak?
Pengecualian dari ketentuan upah minimum umum tidak berarti pemberi kerja boleh menentukan besaran gaji secara sepihak.
Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026 menyatakan bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.
Kesepakatan tersebut tetap harus memenuhi batas minimal sebagaimana diatur pada ayat (3).
Karena itu, pemilik usaha dan pekerja perlu memiliki kejelasan mengenai besaran upah yang disepakati.
Ketentuan pembayaran juga perlu memperhatikan hak pekerja lainnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
Pengecualian upah minimum tidak otomatis menghapus kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerja yang diatur secara terpisah.
Apa Sanksinya Jika Usaha Kecil Tidak Membayar Upah Sesuai Ketentuan?
Pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah berdasarkan kesepakatan yang sah dapat dikenai sanksi administratif.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 145 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal tersebut berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.
Dengan demikian, pengecualian UMP bagi usaha mikro dan kecil tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar upah sebagaimana telah disepakati sesuai batas yang ditetapkan undang-undang.
Kesimpulan
Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria hukum tidak otomatis wajib membayar UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941.
Berdasarkan Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 2026, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil dapat ditetapkan melalui kesepakatan dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Apabila menggunakan UMP Jakarta 2027 sebagai dasar perhitungan, 50 persen dari Rp6.136.941 adalah Rp3.068.470,50 atau Rp3.068.471 jika dibayarkan dalam rupiah bulat.
Namun, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa usaha tersebut benar-benar memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengecualian ini juga tidak berarti pemilik usaha bebas mengabaikan kesepakatan pengupahan maupun hak pekerja lainnya.
Referensi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026, 20 November). Naik 7,1 persen, UMP Jakarta 2027 ditetapkan Rp6.136.941. Berita Jakarta.
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Database Peraturan BPK.
Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
