Politik
Yusril: Keterkaitan antara Dugaan Makar dan Penyadapan Prabowo Makin Nyata
Yusril menyebut keterkaitan dugaan makar dan penyadapan Presiden Prabowo semakin nyata. Penyidik mendalami bukti dan kemungkinan tersangka baru.
MPN Indonesia 20 November 2026 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut keterkaitan antara dugaan makar dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo semakin nyata.
Yusril menyampaikan pernyataan tersebut di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11), menyusul penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11) untuk menelusuri hubungan antarpelaku dan keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Yusril kepada awak media.
Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan
Gelar perkara direncanakan berlangsung di Kejaksaan Agung untuk memperjelas hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar.
Yusril menyebut gelar perkara tersebut kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri.
Forum tersebut akan memberikan ruang kepada penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
“Kelihatannya ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, tetapi mungkin di Kejaksaan Agung. Dalam perkara besok juga tidak hanya penyidik yang mengupayakan segala sesuatunya juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya untuk jadi transparansi ,” ucapnya.
Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka.
Penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
“Kalau sudah ditetapkan SPDP, sebenarnya di dalam benak para penyidik itu sudah ada orang yang menjadi calon tersangkanya. Cuma masih perlu dilengkapi alat-alat buktinya paling tidak dua alat bukti permulaan yang cukup. Maka akan ditetapkan siapa tersangkanya. Bisa juga tersangka yang ada sekarang, ada penambahan pasal-pasal pidana. Kalau kemarin mungkin hanya penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau mungkin ada tersangka baru,” paparnya.
Penyidik Dalami Rekaman dan Penghapusan Data
Dalam perkembangan penyidikan, aparat menemukan indikasi penghapusan sebagian data dari komputer.
“Sebagian ada yang dihapus, sebagian ada yang di komputer katanya, ya. Tetapi dari handphone dari orang-orang yang terkait dengan penyadapan ini sebagian besar sudah didapat dan sudah direkam pembicaraan-pembicaraan di dalamnya. Dan sekarang dalam proses pendalaman,” pungkasnya.
Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru mengatur tahapan tindak pidana.
“Semua tindak pidana prosesnya seperti itu di dalam KUHP baru. Ada pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, tingkat pelaksanaan,” katanya.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik perlu mendalami sejumlah kemungkinan tujuan di balik penyadapan terhadap Presiden.
“Penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong dalam tindak pidana makar karena tentu ada satu motif untuk apa penyadapan dilakukan. Paling tinggi adalah membunuh presiden, kemudian melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya,” pungkasnya.
Dugaan Makar Berpotensi Melibatkan Pihak di Luar
Yusril juga menanggapi dugaan pengguna akhir perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Ia menyampaikan bahwa penyidik juga perlu mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual yang merencanakan tindakan tersebut.
“Jadi, sampai kepada pemufakatan jahatnya mungkin sudah kelihatan, tapi pada tingkat pelaksanaan yang mesti diungkap lebih jauh sampai di tahap mana perbuatan pelaksanaannya sudah dilakukan,” ujarnya.
Penyidikan saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian.
“Sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini memang masih terbatas pada kalangan internal Polri, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain dan juga hasil sadapannya akan sangat mungkin akan melibatkan pihak luar institusi Polri,” tuturnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
