Berita
Mulai Oktober 2027, Perusahaan Ditargetkan Setor Dana Cadangan Pesangon
Pemerintah targetkan pengalihan dana pesangon pada Oktober 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban DCP dan sanksi pengusaha.
MPN Indonesia 15 November 2026 - Pemerintah menargetkan perusahaan mulai mengalihkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) pada Oktober 2027.
Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dana tersebut akan dikelola secara terpusat untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri dalam keterangannya.
Pengusaha diberikan waktu untuk mendata pekerja dan menghitung kewajiban pesangon sebelum batas waktu penyetoran pada Oktober 2027.
Kebijakan Pemerintah Mengatur Dana Pesangon Pekerja
Berdasarkan Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dana tersebut tidak lagi disimpan oleh pemberi kerja, melainkan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Kebijakan pemerintah ini mengharuskan pengusaha memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Perhitungan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” jelas Indah.
Indah juga menyinggung persoalan pembayaran pesangon di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah.
Menurutnya, masih terdapat pekerja terdampak PHK yang belum menerima seluruh hak pesangon mereka.
Sanksi Pengusaha yang Tak Sediakan DCP
Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Selain sanksi administratif atas kewajiban penyediaan DCP, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi pidana bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayarkan hak pekerja akibat PHK.
Berdasarkan Pasal 295, pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau dikenai denda paling banyak kategori IV.
Meski demikian, kewajiban menyediakan DCP tidak berlaku bagi seluruh kategori usaha. Pasal 253 memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita1 week agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita1 week agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Teknologi2 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Berita1 week agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi3 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
