Polri Bantah Isu SIM Gratis dan Berlaku Seumur Hidup: Itu Hoaks!

MPN Indonesia 10 November 2026 - Korlantas Polri membantah informasi mengenai SIM gratis dan berlaku seumur hidup yang beredar di media sosial, Senin (9/11).

Bantahan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @korlantaspolri.ntmc karena informasi yang beredar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masa berlaku surat izin mengemudi tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang.

“Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya kebijakan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, dan itu hoax!” tulis Korlantas Polri, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @korlantaspolri.ntmc pada Selasa (10/11).

Polri Tegaskan Masa Berlaku SIM Tetap Lima Tahun

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen I Made Agus Prasatya, menjelaskan ketentuan masa berlaku SIM.

Made Agus menyebut masa berlaku SIM mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Aturan tersebut menetapkan masa berlaku SIM selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujar Made Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).

Aturan Penerbitan SIM dan Fungsinya

Selain menjelaskan masa berlaku, Korlantas Polri menyampaikan ketentuan mengenai penerbitan dan perpanjangan SIM.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan administrasi pengemudi.

“Ketentuan resmi penerbitan dan perpanjangan SIM diatur jelas berdasarkan regulasi negara untuk mendukung keselamatan berlalu lintas,” lanjut Korlantas.

Korlantas juga mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 dalam unggahannya.

Peraturan tersebut mengatur penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib disetorkan ke kas negara.

Penjelasan itu disampaikan bersamaan dengan bantahan terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah terkait layanan SIM gratis.

Sementara itu, Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan tiga fungsi SIM, yakni:

1. Bukti kompetensi mengemudi;
2. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor, yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi; dan
3. data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak memberikan informasi pribadi melalui situs atau akun tidak resmi.

“Pastikan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi kepolisian,”tegas Korlantas.

(AKM/NID/RAD)