Berita
Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Disebut Menyesal Lakukan Penyadapan terhadap Prabowo
Dipecat Polri terkait kasus penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan banding atas putusan etik.
MPN Indonesia 18 November 2026 - Irjen Eko Hadi Santoso disebut menyampaikan penyesalan dan meminta maaf setelah dijatuhi sanksi pemecatan dari Polri.
Sanksi tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang berlangsung setelah Eko diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam dalam siaran pers, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @divisihumaspolri pada Rabu (18/11).
Eko Hadi Santoso Dipecat Polri dan Ajukan Banding
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengumumkan keputusan pemecatan Eko setelah persidangan selesai.
Majelis KKEP juga menyatakan tindakan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim tersebut sebagai perbuatan tercela.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Trunoyudo dalam siaran pers yang sama.
Eko juga diperiksa atas dugaan akses ilegal menggunakan fasilitas monitoring di lingkungan Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Pemeriksaan juga mencakup tindakannya saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access. Berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri, untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” jelasnya.
Setelah putusan dibacakan, Eko menyatakan keberatan dengan mengajukan banding.
Langkah serupa sebelumnya dilakukan Irjen Ahrie Sonta Nasution setelah menerima sanksi pemecatan.
“Sebagai hasil putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” katanya.
Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam
Sidang digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai dua, Gedung Divpropam Polri mulai dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
Selama pemeriksaan, Eko menghadirkan sembilan saksi untuk memberikan keterangan.
Salah satunya merupakan saksi meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas permintaan Eko.
“Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,” ungkap Trunoyudo.
Kompolnas turut memantau jalannya persidangan melalui Komisioner Choirul Anam.
Menurut Anam, para saksi dan terduga pelanggar mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan serta pembelaan.
“Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini,” ujarnya.
Anam menyebut pemeriksaan mencakup alur kewenangan, rangkaian peristiwa, dan fakta yang disampaikan selama persidangan.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
