Pajak Pembalut Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon Minta Tinjau UU HPP

MPN Indonesia 12 November 2026 - Pajak pembalut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seorang perempuan bernama Bernita Matondang.

Gugatan tersebut disampaikan dalam sidang perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (10/11).

Bernita menguji ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena menilai aturan tersebut menimbulkan beban ekonomi dan persoalan terkait hak konstitusional perempuan.

“Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia,” ujar Bernita dikutip MPN Indonesia dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (12/11).

Bernita menjelaskan bahwa pembalut merupakan kebutuhan penting bagi perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.

Produk tersebut harus dibeli secara rutin menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia.

Alasan Pajak Pembalut Didugat ke MK

Bernita menyampaikan tiga persoalan utama terkait pengenaan pajak terhadap produk sanitasi menstruasi.

Ketiga persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, perlakuan yang setara, dan pertimbangan terhadap kebutuhan biologis perempuan.

Pertama, ia menyoroti kepastian hukum yang adil karena produk sanitasi menstruasi tidak tercantum dalam daftar barang kebutuhan pokok pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain itu, Bernita menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi berpotensi menimbulkan dampak yang tidak setara bagi perempuan yang membutuhkan produk tersebut secara rutin.

Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam kebijakan perpajakan. Menurutnya, kebutuhan biologis perempuan belum mendapat pertimbangan yang memadai dalam pemberian fasilitas pajak bagi barang kebutuhan dasar.

Terkait kepastian hukum, Bernita mempertanyakan dasar penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN.

Aturan PPN Pembalut dalam UU HPP

Gugatan Bernita menyasar Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketentuan tersebut mengatur fasilitas PPN bagi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Penjelasan pasal itu mencantumkan sejumlah barang, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran.

Namun, produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar tersebut.

Bernita mempertanyakan dasar penentuan barang kebutuhan pokok yang berhak memperoleh fasilitas PPN.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bernita Minta MK Tinjau Ketentuan PPN

Melalui permohonannya, Bernita meminta MK memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP.

Ia meminta agar penentuan barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN turut mempertimbangkan kebutuhan biologis manusia secara objektif, rasional, dan proporsional.

“Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi,” ujar Bernita membacakan petitumnya.

Selain itu, Bernita meminta agar penjelasan pasal tersebut tidak dimaknai sebagai daftar tertutup yang membatasi jenis barang penerima fasilitas PPN.

Dengan demikian, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas perpajakan.

(AKM/NID/RAD)