Polri Resmikan Program Poliran Bersama Kemnaker untuk Minimalisir Pengangguran

MPN Indonesia 13 November 2026 - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11).

Peluncuran berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Program ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan melalui bursa kerja untuk membantu mengurangi pengangguran, sejalan dengan kebijakan pemerintan terkait perluasan lapangan kerja.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dikutip MPN Indonesia dari Tribrata News, Jumat (13/11).

Program tersebut dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri.

Peluncuran program ini diikuti ribuan pencari kerja dan perusahaan dari berbagai sektor industri.

Kegiatan tersebut juga disertai dengan pelaksanaan uji kompetensi satpam.

Polri dan Kemnaker Kolaborasi Atasi Pengangguran

Yassierli mengapresiasi peluncuran Poliran sebagai bentuk kolaborasi lintas institusi dalam menangani pengangguran.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif.

“Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik,” ujar Yassierli dikutip MPN Indonesia dari Kemnaker, Jumat (13/11).

Sementara itu, Suyudi menyoroti angka pengangguran di Jawa Barat yang masih berada di atas rata-rata nasional.

Selain memperluas kesempatan kerja, Yassierli menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Kemnaker telah menyiapkan sejumlah program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja.

Pelatihan tersebut ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi agar dapat memasuki pasar kerja.

Yassierli juga meminta perusahaan menerapkan persyaratan rekrutmen yang relevan dengan kompetensi calon pekerja.

Program Poliran Bermula dari Inisiatif di Banten

Suyudi menjelaskan bahwa program Poliran bermula ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten.

Saat itu, kepolisian menghubungkan masyarakat dengan lembaga pelatihan kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Inisiatif tersebut kemudian dikembangkan menjadi gerakan nasional dengan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Pelaksanaannya mencakup penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja.

Kapolri menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.

Polri berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja.

Menurut Suyudi, persoalan pengangguran juga berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Oleh karena itu, kepolisian mengembangkan pendekatan pencegahan gangguan keamanan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses pekerjaan.

Kapolri Instruksikan Penindakan Percaloan Tenaga Kerja

Selain membuka akses pekerjaan, Kapolri juga menyoroti praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan kerja melalui proses yang transparan dan adil.

“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Suyudi.

Kapolri meminta masyarakat segera melaporkan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum perusahaan.

Suyudi juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk menindak tegas praktik percaloan yang merugikan masyarakat.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Poliran agar masyarakat dapat mengakses lowongan pekerjaan tanpa pungutan liar maupun intimidasi.

(AKM/NID/RAD)