AHY: Partai Demokrat Tak Mengajukan Nama untuk Mengisi Jabatan Wakil Presiden

MPN Indonesia 13 November 2026 - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.

AHY menyampaikan keputusan tersebut di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat (13/11).

Partai Demokrat menyerahkan proses pencalonan kepada Presiden Prabowo dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

AHY Serahkan Pengusulan Wakil Presiden kepada Prabowo

AHY menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar sikap Partai Demokrat.

Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan presiden.

“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.

Keputusan tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY melakukan konsultasi melalui panggilan video pada Jumat pagi.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.

Partai Demokrat Minta Masyarakat Menjaga Situasi Kondusif

Selain menyampaikan sikap Partai Demokrat sebagai partai politik, AHY mengajak masyarakat menjaga situasi politik tetap kondusif.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur itu meminta seluruh elemen masyarakat memberikan ruang bagi berlangsungnya proses konstitusional.

“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tutur AHY.

AHY juga meminta masyarakat tidak mendahului proses konstitusional dengan spekulasi mengenai pengisian jabatan tersebut.

Ia kembali menegaskan bahwa kewenangan pengusulan calon berada di tangan presiden.

“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya.

(AKM/NID/RAD)