Rieke Diah Pitaloka: Wakil Presiden Mundur, Konstitusi Tidak Boleh Mundur

MPN Indonesia 13 November 2026 - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak menghapus tanggung jawab konstitusional negara.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Jakarta, Kamis (12/11).

Melalui pernyataan bertajuk “Wakil Presiden Mundur, Konstitusi Tidak Boleh Mundur!”, Rieke menyoroti kelanjutan pertanggungjawaban hukum dan proses suksesi kepemimpinan.

“Wakil Presiden dapat melepaskan jabatannya, tetapi negara tidak boleh lepaskan tanggung jawab konstitusionalnya,” kata Rieke, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @riekediahp pada Jumat (13/11).

Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Pengunduran Diri Tidak Menghapus Fakta Hukum

Rieke menjelaskan bahwa surat pengunduran diri dapat mengakhiri mandat seorang pejabat negara.

Namun, menurutnya, surat tersebut tidak boleh menghapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, atau menunda proses pergantian kepemimpinan.

“Surat boleh mengakhiri mandat, tapi surat tidak boleh hapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, atau menunda suksesi,” ujarnya.

Selain menyoroti pertanggungjawaban, Rieke mengingatkan agar konstitusi tidak dikorbankan demi menyelesaikan persoalan seorang pejabat.

Ia juga menolak jika persoalan tersebut digunakan untuk memuluskan jalan seseorang menduduki jabatan kekuasaan.

“Jangan pernah korbankan konstitusi untuk menyelesaikan persoalan seorang pejabat atau memuluskan jalan seseorang untuk menjabat,” tegasnya.

Rieke turut menekankan bahwa kepentingan negara dan konstitusi harus berada di atas kepentingan individu maupun kelompok.

Hal tersebut berlaku bagi siapa pun yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan.

“Republik Indonesia lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan,” pungkasnya.

DPR RI Batalkan Rapat Paripurna Pembahasan Hak Menyatakan Pendapat

Polemik persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.

Usulan HMP itu berkaitan dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

DPR kemudian menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut pada Kamis (12/11).

Namun, rapat dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

(AKM/NID/RAD)