Connect with us

Berita

Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna 19 November 2026 yang dipimpin Puan Maharani.

Actress 1299250

Published

on

Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang Undang
DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang. Gambar: YouTube/TVR Parlemen

MPN Indonesia 19 November 2026 - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat tersebut dan meminta persetujuan anggota Dewan melalui pengambilan keputusan tingkat II.

Pengesahan dilakukan setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati rancangan aturan tersebut.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Kamis (19/11).

“Setuju,” jawab forum paripurna.

“Terima kasih. Alhamdulillah,” kata Puan setelah peserta rapat memberikan persetujuan.

DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Melalui Rapat Paripurna

Rapat pengesahan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sejumlah pejabat pemerintah juga hadir dalam agenda pengambilan keputusan tersebut.

Perwakilan pemerintah yang hadir meliputi:

  • Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
  • Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Laporan tersebut menjadi bagian dari agenda rapat sebelum Puan meminta persetujuan anggota Dewan.

Pengesahan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan tingkat I yang telah disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11).

Baca Juga:  Profil Ahmad Sahroni, Wakil Komisi III DPR RI yang Pernah Berprofesi sebagai Sopir

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati 397 DIM

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11).

Kesepakatan dicapai setelah Panja, seluruh fraksi, dan pemerintah menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Dalam proses tersebut, Panja membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian:

  • 160 DIM tetap.
  • 135 DIM redaksional.
  • 40 DIM substansi.
  • 44 DIM dihapus.
  • 18 DIM substansi baru.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.

Seluruh fraksi menyetujui rancangan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna.

Selain memberikan persetujuan, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan dalam pembahasan hukum dan perundang-undangan.

Pembahasan tersebut mencakup pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan pengawas aset.

Panja juga menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses penyusunan rancangan aturan tersebut.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

(AKM/NID/RAD)

Trending