Kapolri dan Komisi III DPR RI Rapat Perdana Bahas Dugaan Penyadapan Prabowo Hari Ini

MPN Indonesia 12 November 2026 - Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Rapat dimulai pukul 08.30 WIB untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui pemaparan hasil penyidikan Polri.

“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan.

“Rapat akan mulai jam 08.30 dan berakhir pukul 12.00 WIB. Semua anggota konfirmasi hadir,” sambungnya.

Habiburokhman juga menyampaikan batas waktu pelaksanaan rapat tersebut.

“Rapat ini kita akhiri paling lambat jam 12,” ujarnya.

Habiburokhman Soroti Dugaan Tindakan Ilegal Selain Penyadapan

Komisi III juga meminta penjelasan mengenai dugaan tindakan lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh pihak-pihak yang disebut sebagai tersangka.

Habiburokhman menyebut dugaan pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyadapan komunikasi.

Ia juga menyinggung sejumlah tindakan lain yang diduga bertujuan menghambat pelaksanaan tugas presiden.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, seluruh informasi mengenai dugaan tindakan tersebut perlu didalami melalui proses hukum.

Ia juga mengaitkan kemungkinan pembuktian perbuatan tersebut dengan ketentuan pidana makar.

“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” sambungnya.

Kapolri Sampaikan Komitmen Penanganan Perkara

Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri menanggapi permintaan penjelasan mengenai proses penyidikan dan dugaan pelanggaran hukum.

Suyudi menyebut pertemuan bersama Komisi III sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kepolisian.

“Kami memandang rapat kerja ini sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tegas Suyudi.

Kapolri juga menyampaikan komitmen institusinya dalam menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.

Ia menegaskan bahwa proses penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Polri berkomitmen menangani perkara praduga tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” lanjutnya.

(AKM/NID/RAD)