Berita
Apa Isi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR? Ini Penjelasannya
Apa isi UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR? Simak pengertian, pokok aturan menurut Komisi III DPR, mekanisme, dan perlindungan hak masyarakat.
MPN Indonesia 19 November 2026 - DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).
Pengesahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apa itu UU Perampasan Aset dan apa saja isi aturan yang baru disetujui DPR.
Berdasarkan laporan hasil pembahasan Komisi III DPR, regulasi tersebut mencakup sejumlah pokok pengaturan, mulai dari mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana hingga perlindungan pihak ketiga dan pemulihan kerugian korban.
Meski telah mendapatkan persetujuan DPR, rincian setiap pasal serta ketentuan mulai berlakunya perlu merujuk pada naskah undang-undang final yang telah diundangkan.
Apa Itu UU Perampasan Aset?
UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang mengatur mekanisme hukum terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk proses penelusuran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaannya.
Berdasarkan hasil pembahasan Komisi III DPR, pengaturan tersebut ditujukan untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup undang-undang.
Pembahasannya tidak hanya mencakup aset yang berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana tertentu yang merugikan masyarakat luas.
Salah satunya adalah penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi, termasuk kasus investasi bodong yang melibatkan banyak korban.
Komisi III DPR juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyusunan regulasi tersebut.
Apa Isi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR?
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok pengaturan dalam rapat pembahasan tingkat I bersama pemerintah pada Rabu (18/11).
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI, ada sepuluh pokok pengaturan yang disampaikan dalam proses pembahasan tersebut, meliputi:
- Prinsip dan asas hukum perampasan aset. Pengaturan disusun dengan memperhatikan efektivitas penegakan hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana dan jenis aset. Pembahasan mencakup jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan, termasuk aset terkait penipuan dan investasi bodong.
- Ketentuan pidana terhadap pelaku. Perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menghapus ancaman pidana yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana.
- Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Panja membahas prosedur dan pembagian kewenangan, termasuk proses pemeriksaan melalui pengadilan.
- Perlindungan pihak ketiga. Pengaturan diarahkan untuk menjamin hak pihak lain yang beriktikad baik, termasuk melalui kesempatan pembuktian.
- Pengembalian aset kepada korban. Pembahasan mencakup upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.
- Pengelolaan aset. DPR membahas kewenangan badan yang berkompeten dalam penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pelepasan aset.
- Pengawasan independen. Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset dirancang untuk mendapat pengawasan dari badan independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pembahasan mencakup upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Kesepuluh poin tersebut merupakan rangkuman pokok pengaturan yang dipaparkan Komisi III DPR selama proses pembahasan, bukan kutipan langsung dari pasal-pasal undang-undang final.
Rincian mengenai persyaratan, batasan kewenangan, dan pelaksanaan masing-masing ketentuan tetap perlu dicocokkan dengan naskah undang-undang yang telah diundangkan.
Bagaimana Mekanisme Perampasan Aset?
Salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan Komisi III DPR adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.
Berdasarkan laporan Panja, mekanisme yang dibahas mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan ke pengadilan.
Tahapan tersebut juga meliputi pemeriksaan dalam persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, mekanisme yang dipaparkan DPR tetap menempatkan proses pengadilan sebagai bagian dari pengaturan perampasan aset, meskipun pembahasannya mencakup perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut digunakan, persyaratan pembuktiannya, serta batas kewenangan aparat belum dapat dijelaskan secara terperinci tanpa pemeriksaan terhadap ketentuan final.
Apakah Harta Masyarakat Bisa Dirampas?
Pertanyaan mengenai perlindungan harta masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam pembahasan UU Perampasan Aset.
Komisi III DPR menyampaikan bahwa regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan.
Selain itu, pembahasannya juga menekankan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Dalam laporan resmi DPR pada Rabu (18/11), perlindungan tersebut dibahas melalui mekanisme pembuktian dan pemberian kesempatan yang berimbang bagi pihak terkait.
Pengawasan pengadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat juga menjadi perhatian dalam penyusunan aturan.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan bagaimana perlindungan terhadap setiap jenis kepemilikan aset akan diterapkan dalam kasus tertentu.
Kepastian mengenai kriteria aset yang dapat dirampas, hak pengajuan keberatan, dan prosedur perlindungan pemilik aset harus merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku.
Bagaimana Nasib Aset Korban Investasi Bodong?
Pengembalian kerugian korban menjadi salah satu pokok pengaturan yang disampaikan Komisi III DPR dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan bahwa ruang lingkup pembahasan mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak terhadap masyarakat luas.
Kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong termasuk contoh yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.
Panja juga membahas optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Meski demikian, pengaturan mengenai pemulihan kerugian tidak berarti setiap korban investasi bodong secara otomatis memperoleh pengembalian dana.
Persyaratan pengajuan, proses pembuktian, mekanisme pembagian aset, serta penentuan pihak yang berhak menerima pengembalian masih perlu merujuk pada ketentuan hukum final.
Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?
RUU Perampasan Aset telah mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11).
Namun, persetujuan tersebut perlu dibedakan dari proses pengundangan dan penentuan waktu mulai berlakunya undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden disampaikan untuk disahkan oleh Presiden.
Pasal 73 mengatur bahwa Presiden memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menandatangani RUU yang telah disetujui bersama.
Apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu tersebut, RUU tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Sementara itu, Pasal 87 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan bersangkutan.
Dengan demikian, tanggal mulai berlakunya UU Perampasan Aset belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pengesahan dalam rapat paripurna.
Kepastian mengenai nomor undang-undang, tanggal pengundangan, serta ketentuan mulai berlaku perlu diperiksa melalui dokumen resmi pemerintah.
Kesimpulan
UU Perampasan Aset yang disetujui DPR pada 19 November 2026 mencakup sejumlah pokok pengaturan mengenai aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Berdasarkan laporan Komisi III DPR, pembahasannya meliputi ruang lingkup aset, mekanisme perampasan melalui proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan aset, serta pemulihan kerugian korban.
Regulasi tersebut juga memuat perhatian terhadap pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Namun, penjelasan tersebut masih merupakan ringkasan substansi yang disampaikan DPR dalam proses pembahasan.
Rincian hak, kewajiban, persyaratan, dan prosedur penerapannya harus mengacu pada naskah undang-undang final yang telah diundangkan.
Referensi
DPR RI — 18 November 2026. Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-III-dan-Pemerintah-Sepakat-Bawa-RUU-Perampasan-Aset-ke-Paripurna-70740
JDIH DPR RI — 18 November 2026. Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70732/t/Timus-Timsin+Rampungkan+Naskah+RUU+Perampasan+Aset,+Libatkan+Ahli+Bahasa+dan+Legal+Drafter
JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 87. https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/119/t/common
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
