Connect with us

Berita

Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset? Ini Penjelasannya

Siapa saja yang bisa terkena UU Perampasan Aset? Simak jenis tindak pidana menurut Komisi III DPR dan perlindungan bagi pemilik aset yang sah.

Actress 1299250

Published

on

Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset Ini Penjelasannya
Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset? Ini Penjelasannya. Gambar: Dok. DPR RI

MPN Indonesia 19 November 2026 - DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Pengesahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bisa terkena UU Perampasan Aset dan jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup pengaturannya.

Berdasarkan keterangan Komisi III DPR RI, aturan tersebut tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi.

Namun, mencakup sejumlah kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Pembahasannya mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi.

Namun, ketentuan perampasan aset tidak berarti seluruh harta seseorang dapat langsung dirampas tanpa melalui prosedur hukum.

Komisi III DPR juga menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat dan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset?

Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI, UU Perampasan Aset diarahkan untuk mengatur tindakan hukum terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pada laporan pembahasan RUU, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan ruang lingkup pengaturannya mencakup jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas.

Dengan demikian, penentuan aset yang menjadi objek perampasan tidak cukup hanya berdasarkan status seseorang sebagai pejabat, pengusaha, atau masyarakat umum.

Keterkaitan aset dengan tindak pidana dan terpenuhinya persyaratan hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Komisi III DPR juga membahas mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme tersebut tidak berarti perampasan dapat dilakukan tanpa pemeriksaan hukum.

Berdasarkan laporan Panja, pembahasannya tetap mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam persidangan, dan putusan pengadilan.

Baca Juga:  BP Haji akan jadi Kementerian, Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus

Persyaratan terperinci mengenai aset yang dapat dirampas perlu merujuk pada naskah undang-undang final.

Jenis Tindak Pidana Dasar Sasaran UU Perampasan Aset

Pada rapat paripurna pada 19 November 2026, Habiburokhman menjelaskan sejumlah tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan perampasan aset.

Korupsi menjadi salah satu fokus utama, tetapi pembahasan aturan tersebut juga menjangkau sejumlah tindak pidana lain yang dinilai memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Berdasarkan keterangan resmi DPR, jenis tindak pidana yang disebut dalam laporan pengesahan meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Tindak pidana perdagangan orang juga termasuk dalam ruang lingkup yang dipaparkan.

Selain itu, DPR menyebut tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Salah satu contoh yang mendapat perhatian dalam pembahasan adalah kasus investasi bodong.

Menurut Komisi III DPR, pengaturan perampasan aset juga diarahkan untuk mendukung pemulihan kerugian korban, bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Meski demikian, daftar yang disampaikan dalam laporan paripurna tersebut tidak boleh dianggap sebagai rincian lengkap seluruh ketentuan undang-undang tanpa mencocokkannya dengan naskah final.

DPR Paparkan 13 Jenis Tindak Pidana

Sebelum pengesahan, Komisi III DPR telah mengumumkan 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, penyusunan ruang lingkup tersebut mempertimbangkan masukan ahli hukum dan perbandingan penerapan perampasan aset di sejumlah negara.

Saat itu, Komisi III DPR menyebut 13 kategori tindak pidana yang dimasukkan dalam proses penyusunan, yaitu:

  1. Tindak pidana korupsi;
  2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  3. Tindak pidana terorisme;
  4. Tindak pidana penyelundupan manusia;
  5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  6. Tindak pidana di bidang kehutanan;
  7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  8. Tindak pidana di bidang perpajakan;;
  9. Tindak pidana di bidang perbankan;
  10. Tindak pidana di bidang perasuransian;
  11. Tindak pidana di bidang pertambangan;
  12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
  13. Tindak pidana perdagangan orang.

Daftar tersebut disampaikan dalam tahap penyusunan RUU pada Agustus 2026.

Baca Juga:  DPR soal KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Lamar Kerja Saja Pakai CV

Dengan begitu, tidak dapat langsung diperlakukan sebagai daftar lengkap dan definitif dalam undang-undang yang disetujui pada November.

Dalam perkembangan pembahasan berikutnya, Komisi III DPR turut menyoroti pendanaan terorisme serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi.

Kepastian mengenai keseluruhan jenis tindak pidana yang tercakup harus merujuk pada naskah undang-undang final.

Apakah Harta Keluarga Pelaku Bisa Ikut Dirampas?

Perlindungan harta milik pihak lain turut menjadi perhatian Komisi III DPR dalam pembahasan UU Perampasan Aset.

Dalam rapat Panja pada 9 November 2026, DPR membahas perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, yakni orang atau badan hukum yang memiliki hak atau kepentingan sah atas aset yang sedang diperiksa.

Pihak ketiga tersebut dapat mencakup suami atau istri, ahli waris, maupun pembeli aset yang tidak mengetahui bahwa suatu barang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Sebagai contoh, pasangan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana mungkin memiliki hak atas sebagian harta bersama.

Contoh lainnya, ahli waris yang menerima rumah atau tanah, atau pembeli yang memperoleh kendaraan secara sah.

Namun, kemudian mengetahui adanya persoalan hukum terkait aset tersebut.

Kondisi demikian menjadi alasan pentingnya mekanisme perlindungan bagi pemilik atau pihak yang memiliki hak sah atas aset.

Anggota Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI, Rikwanto, dalam pembahasannya menekankan pentingnya pencatatan fisik aset secara transparan untuk menjaga hak pihak terkait.

Namun, status sebagai anggota keluarga atau pembeli tidak dengan sendirinya menentukan suatu aset dapat atau tidak dapat dirampas.

Penilaiannya harus memperhatikan asal-usul aset, hak kepemilikan, keterkaitannya dengan tindak pidana, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Apakah Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana?

Salah satu pembahasan penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan laporan Komisi III DPR pada 18 November 2026, mekanisme yang dibahas mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Artinya, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku perlu dibedakan dari tindakan perampasan tanpa proses pengadilan.

Baca Juga:  DPR RI bakal Sahkan Revisi KUHAP dalam Rapat Paripurna Hari Ini

Komisi III DPR menyatakan bahwa pembahasan regulasi juga mencakup pembagian kewenangan dan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dibahas melalui mekanisme pembuktian dan pemberian kesempatan yang berimbang.

Akan tetapi, situasi yang memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana, standar pembuktian, serta prosedur pengajuan keberatan tetap harus diperiksa dalam naskah undang-undang final.

Apakah UU Perampasan Aset Sudah Berlaku?

DPR RI menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11).

Meski telah memperoleh persetujuan DPR, tanggal pengesahan tersebut tidak otomatis menjadi tanggal mulai berlakunya seluruh ketentuan.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang bersangkutan.

Informasi mengenai nomor undang-undang dan tanggal pengundangannya juga perlu diperiksa melalui dokumen resmi pemerintah.

Kesimpulan

UU Perampasan Aset yang disetujui DPR pada 19 November 2026 tidak hanya membahas aset yang berkaitan dengan korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain.

Berdasarkan laporan Komisi III DPR, ruang lingkup pembahasannya mencakup kejahatan narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi.

Komisi III DPR sebelumnya juga telah memaparkan 13 kategori tindak pidana pada Agustus 2026.

Namun, daftar tersebut merupakan bagian dari perkembangan penyusunan RUU dan belum dapat dianggap sebagai daftar final tanpa pemeriksaan terhadap naskah undang-undang.

Pembahasan UU Perampasan Aset juga mencakup mekanisme pengadilan dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Dengan demikian, penentuan aset yang dapat dirampas tidak cukup hanya berdasarkan status seseorang.

Melainkan perlu memperhatikan keterkaitannya dengan tindak pidana serta ketentuan hukum yang berlaku.

Referensi

DPR RI. 19 November 2026. DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-RUU-Perampasan-Aset-Habiburokhman-Instrumen-Baru-Pemulihan-Kerugian-Negara-dan-Korban-70760

DPR RI. 29 Agustus 2026. 13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/13-Kriteria-Tindak-Pidana-Ini-Jadi-Sasaran-Perampasan-Aset-Mulai-dari-Korupsi-hingga-Perdagangan-Orang-68487

DPR RI. 10 November 2026. RUU Perampasan Aset Harus Rincikan Pencatatan Fisik bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Harus-Rincikan-Pencatatan-Fisik-bagi-Pihak-Ketiga-Beriktikad-Baik-70482

JDIH DPR RI. 18 November 2026. Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70740

(AKM/NID/RAD)

Biaya Umroh 2026 Berapa Cek Isi Paket dan Biaya Tambahannya
Lifestyle21 minutes ago

Biaya Umroh 2026 Berapa? Cek Isi Paket dan Biaya Tambahannya

Sampaikan Pidato di Wisuda S2, Prilly Latuconsina Perayaan Ini untuk Mereka yang Mimpinya Terhalang Kemiskinan
Selebriti24 minutes ago

Sampaikan Pidato di Wisuda S2, Prilly Latuconsina: Perayaan Ini untuk Mereka yang Mimpinya Terhalang Kemiskinan

Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset Ini Penjelasannya
Berita40 minutes ago

Siapa Saja yang Bisa Terkena UU Perampasan Aset? Ini Penjelasannya

Diduga Rusak Mesin, Pesawat Militer Rusia Jatuh di Serbia Tewaskan 19 Orang
Internasional52 minutes ago

Diduga Rusak Mesin, Pesawat Militer Rusia Jatuh di Serbia Tewaskan 19 Orang

Jadwal Shopee Cup Malam Ini 19 November 2026, Persib vs Shan United Main Jam Berapa
Olahraga1 hour ago

Jadwal Shopee Cup Malam Ini 19 November 2026, Persib vs Shan United Main Jam Berapa?

Gemas! Nova Soraya Ungkap Sang Suami Bujuk Dirinya saat Bertengkar dengan Buatkan sebuah Lagu
Selebriti1 hour ago

Gemas! Nova Soraya Ungkap Sang Suami Bujuk Dirinya saat Bertengkar dengan Buatkan sebuah Lagu

Prediksi Skor Persib vs Shan United Malam Ini 19 November 2026 Shopee Cup
Olahraga2 hours ago

Prediksi Skor Persib vs Shan United Malam Ini 19 November 2026 Shopee Cup

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan (2)
Berita2 hours ago

Jangan Penjarakan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjarakan Bandarnya: Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan

Persib vs Shan United Tayang di Mana Malam Ini 19 November
Olahraga2 hours ago

Persib vs Shan United Tayang di Mana Malam Ini 19 November 2026?

Paula jadi Sorotan usai Unggah Pertanyaan di Threads Apa Ada Anak yang Tak Mau Bersama Ibunya
Selebriti2 hours ago

Paula jadi Sorotan usai Unggah Pertanyaan di Threads: Apa Ada Anak yang Tak Mau Bersama Ibunya?

Vilmei Menangis di Sidang Perdana Kasus Dugaan Penggelapan Dana Eks Karyawan Senilai Rp1 Miliar
Selebriti3 hours ago

Vilmei Menangis di Sidang Perdana Kasus Dugaan Penggelapan Dana Eks Karyawan Senilai Rp1 Miliar

Momen Juri Ardiantoro Rapat Pleno Pembahasan Peringatan HUT ke 81 Kemerdekaan RI
Politik3 hours ago

Istana Ungkap Lingkar Inti RI 1 Sudah Disterilkan usai Penyadapan

Juan Mata Resmi Pensiun usai Raih Trofi bareng Spanyol, Chelsea, dan MU
Olahraga3 hours ago

Juan Mata Resmi Pensiun usai Raih Trofi bareng Spanyol, Chelsea, dan MU

Harga Emas Antam Hari Ini 19 November 2026 Turun, Buyback Merosot Rp49 Ribu
Ekonomi3 hours ago

Harga Emas Antam Hari Ini 19 November 2026 Turun, Buyback Merosot Rp49 Ribu

Kapan Xiaomi 18 Pro Max Rilis di Indonesia Ini Jadwal yang Sudah Dikonfirmasi
Teknologi4 hours ago

Kapan Xiaomi 18 Pro Max Rilis di Indonesia? Ini Jadwal yang Sudah Dikonfirmasi

Trending