Resmi Terbit, Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan Dapat Diakses Publik

MPN Indonesia 10 November 2026 - Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan ini langsung berlaku sejak diundangkan.

Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumennya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa ketersediaan dokumen tersebut merupakan hak masyarakat.

Akses ini dibutuhkan khususnya oleh pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja untuk mengetahui secara langsung ketentuan yang berlaku.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Memuat 313 Pasal dan 23 Bab

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab yang mencakup berbagai ketentuan ketenagakerjaan.

Aturan tersebut meliputi kesempatan kerja, pelatihan, hubungan kerja, pengupahan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Secara keseluruhan, undang-undang tersebut mengatur 23 bidang berikut:

1. Ketentuan umum.
2. Landasan, asas, dan tujuan.
3. Kesempatan dan perlakuan yang sama.
4. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
5. Peningkatan produktivitas.
6. Pelatihan kerja dan pemagangan.
7. Penempatan tenaga kerja.
8. Perluasan kesempatan kerja.
9. Tenaga kerja sektor informal.
10. Penggunaan tenaga kerja asing.
11. Hubungan kerja.
12. Hubungan pekerjaan tertentu.
13. Pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan.
14. Hubungan industrial.
15. Pemutusan hubungan kerja.
16. Dana cadangan pesangon.
17. Pembinaan.
18. Pengawasan ketenagakerjaan.
19. Penyidikan.
20. Ketentuan pidana.
21. Ketentuan lain-lain.
22. Ketentuan peralihan.
23. Ketentuan penutup.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.

Proses Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2026

Sebelum disahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mendapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah.

Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/10).

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Rabu (28/10).

Undang-undang tersebut juga diundangkan pada tanggal yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Adapun peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Akses Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Masyarakat, termasuk pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, dapat mengakses dokumen melalui tautan berikut:

https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026

(AKM/NID/RAD)