Airlangga Ungkap Sasaran Penerima BSU Rp900 Ribu, Bukan untuk Kelas Menengah

MPN Indonesia 10 November 2026 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta per bulan.

Hal tersebut disampaikan Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Pemerintah tengah menyiapkan bantuan bagi pekerja berpenghasilan rendah melalui proses pendataan dan verifikasi calon penerima.

“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker,” ujar Airlangga kepada awak media.

Airlangga menjelaskan bahwa program BSU tidak ditujukan kepada pekerja kelas menengah.

Ia menyebut pemerintah juga menyiapkan insentif pajak terpisah bagi pekerja dengan penghasilan lebih tinggi.

Perbedaan Sasaran BSU dan Insentif Pajak

Pemerintah membedakan sasaran bantuan subsidi upah dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

BSU ditujukan kepada pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan insentif pajak menyasar pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan.

Airlangga menyebut sekitar 7,54 juta pekerja menjadi target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Sementara itu, pemerintah menargetkan penyaluran BSU kepada sekitar 13,3 juta pekerja.

“Targetnya itu,” kata Airlangga.

Pemerintah menyiapkan BSU sebesar Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan.

Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk tiga bulan, dengan perhitungan Rp300.000 per bulan.

Untuk menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.

Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Ketentuan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025.

Aturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, calon penerima BSU harus memenuhi persyaratan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
• Memiliki gaji atau upah paling tinggi Rp3.500.000 per bulan.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Batas penghasilan dalam ketentuan tersebut sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Sementara itu, Airlangga dalam keterangannya menyebut pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta sebagai sasaran BSU.

Data Calon Penerima BSU Masih dalam Proses Finalisasi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah belum menetapkan jumlah akhir penerima BSU 2026.

Data awal sekitar 13 juta calon penerima masih dalam proses finalisasi.

Yassierli menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan masih menangani proses finalisasi data tersebut.

Pemerintah selanjutnya akan melakukan validasi dan verifikasi sebelum menetapkan penerima bantuan.

“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli, dalam keterangan terpisah.

Selain proses finalisasi, pemerintah akan memeriksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui proses pembersihan data atau cleansing sebelum penetapan penerima.

“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” katanya.

Yassierli juga belum menjelaskan secara terperinci kesiapan penyaluran BSU.

Kementerian Ketenagakerjaan masih mempersiapkan program tersebut sambil menunggu jadwal pelaksanaannya.

(AKM/NID/RAD)