MUI Resmi Tetapkan Fatwa Vape Haram, Cek Ketentuannya

MPN Indonesia 10 November 2026 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape atau rokok elektrik hukumnya haram.

Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11).

Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk peredaran dan konsumsi zat terlarang.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh kepada wartawan, Senin (9/11).

Ketentuan Umum dalam Fatwa MUI

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat yang menggunakan baterai atau sumber daya lainnya.

Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi MUI, perangkat ini memanaskan bahan yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap yang dihirup pengguna.

MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang terkandung secara alami dalam tembakau atau dihasilkan melalui proses sintesis.

Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegasnya.

Tiga Ketentuan Hukum Vape dalam Fatwa MUI

Pada ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga hal yang dinyatakan haram terkait rokok elektrik atau vape.

Pertama, penggunaan vape karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berisiko menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang.

Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketiga, kegiatan produksi dan perdagangan, termasuk memproduksi maupun memperjualbelikan perangkat rokok elektrik.

Rekomendasi MUI untuk Pemerintah terkait Vape

Selain menetapkan ketentuan hukum, fatwa MUI tersebut memuat 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.

Rekomendasi ini mencakup penyusunan aturan, pengawasan produk, penegakan hukum, serta edukasi mengenai dampak penggunaan rokok elektrik.

Berikut rincian rekomendasi yang tercantum dalam fatwa:

1. Presiden dan DPR: Segera menyusun undang-undang tentang pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden: Mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.
3. Pemerintah: Mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan badan terkait agar kebijakan pelarangan berjalan secara terpadu.
4. Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM: Memperketat pengawasan produk serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan.
6. Kementerian Perindustrian: Melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan sebagai sarana peredaran zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan produk.
8. BNN dan aparat penegak hukum: Menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak peredaran dan penyalahgunaannya.
9. Aparat penegak hukum: Menindak penyalahgunaan perangkat untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai peraturan yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga: Meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, serta risiko penyalahgunaannya.
11. Masyarakat: Menghindari penggunaan perangkat tersebut serta melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan: Memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas pengendalian secara berkala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

(AKM/NID/RAD)