Kemendikdasmen Resmi Mencabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

MPN Indonesia 13 November 2026 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pencabutan tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (12/11).

“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” kata kuasa hukum Kemendikdasmen dalam persidangan.

Pihak kementerian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan gugatan terkait dokumen penyetaraan tersebut.

Permintaan itu disampaikan karena dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut.

PTUN Jakarta Terima Surat Pencabutan Dokumen Gibran

Kuasa hukum Kemendikdasmen menyatakan surat pemberitahuan pencabutan telah dikirimkan kepada Ketua PTUN Jakarta melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Surat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai penyetaraan pendidikan Gibran.

Ketua majelis hakim membenarkan bahwa pengadilan telah menerima surat tersebut.

Hakim kemudian meminta penegasan mengenai permohonan penghentian perkara yang disampaikan tergugat.

“Tadi kami juga sudah menerima surat yang dimaksud. Biar tidak salah tangkap, ya. Jadi, pada pokoknya Tergugat secara lisan memohon agar perkara ini dihentikan,” ujar ketua majelis.

Kronologi Gugatan Subhan hingga Putusan Kasasi MA

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dijatuhkan pada Jumat (30/10), setelah melalui proses gugatan yang diajukan warga bernama Subhan.

Gugatan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri.

Surat tersebut digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Subhan sebelumnya mengajukan gugatan melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan tersebut.

Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan tingkat pertama. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi ke MA.

MA mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal serta mewajibkan tergugat mencabut dokumen tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

(AKM/NID/RAD)