Connect with us

Berita

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara

Kemnaker membantah pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut.

Actress 1299250

Published

on

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara
Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara. Gambar: Dok. Kemnaker

MPN Indonesia 16 November 2026 - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Bantahan tersebut disampaikan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11).

Direktur Jenderal PHI-JSK, Indah Anggoro Putri, meluruskan informasi yang beredar di media sosial dan menegaskan bahwa pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11).

Putri menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut.

Kemnaker juga tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai lembaga pengelola.

Dana Cadangan Pesangon Masih Memerlukan Peraturan Pelaksanaan

Putri menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan turunan.

Oleh karena itu, pemerintah belum menetapkan berbagai aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut secara final.

Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik.

Proses tersebut akan melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.

Pelibatan berbagai pihak dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Baca Juga:  Menaker: THR Harus Dibayar Penuh, Tak Bisa Dicicil

Mekanisme Pengelolaan dan Sumber Pendanaan Belum Ditetapkan

Putri menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek penting yang akan dibahas dalam penyusunan peraturan pelaksanaan.

Aspek tersebut mencakup:

  • Mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon.
  • Tata kelola dana.
  • Sumber pendanaan.
  • Organisasi atau lembaga yang bertindak sebagai pengelola.
  • Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari penyusunan peraturan pelaksanaan.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan menjalankan fungsi pengelolaan dana.

“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah,” terangnya.

Kemnaker Imbau Pengusaha dan Pekerja Mengacu pada Informasi Resmi

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pengusaha serta pekerja atau buruh.

Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Pemerintah meminta masyarakat mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi dan penjelasan resmi.

Putri menegaskan bahwa setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.

Seluruh tahapan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)

INKA akan jadi Anak Perusahaan KAI Mulai
Berita12 hours ago

INKA Ditargetkan jadi Anak Perusahaan KAI Mulai 2027

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara
Berita12 hours ago

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara

Film Indonesia, Mencuri Raden Saleh (2022)
Teknologi13 hours ago

Dutafilm Film Indonesia: Cari Film Lokal? Cek Netflix dan Vidio Dulu

Film Romantis, Ada Apa dengan Cinta 2 (2016)
Teknologi13 hours ago

Dutafilm Film Romance: Ini Pilihan Streaming Resmi yang Bisa Dicoba

Jennifer Coppen Beri Klarifikasi Usai Warganet Soroti Syifa Hadju yang Tak Muncul di Video Reaksi
Selebriti13 hours ago

Jennifer Coppen Beri Klarifikasi Usai Warganet Soroti Syifa Hadju yang Tak Muncul di Video Reaksi

Film Thriller, Bird Box (2018)
Teknologi13 hours ago

Dutafilm Film Thriller: Mau Nonton Film Menegangkan? Ini Alternatif Legalnya

Film Action, 13 Bom di Jakarta (2023)
Teknologi13 hours ago

Dutafilm Film Action Sub Indo: Mau Nonton yang HD? Cek Platform Resminya

Hamil Anak Kedua, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari Cinta Mama Nggak akan Pernah Berkurang Sedikit Pun
Selebriti13 hours ago

Hamil Anak Kedua, Jennifer Coppen Tulis Pesan Haru untuk Kamari: Cinta Mama Nggak akan Pernah Berkurang Sedikit Pun

Sohibul Iman Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua MPR Periode 2024 2029 Gantikan Hidayat Nur Wahid
Politik14 hours ago

Sohibul Iman Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua MPR Periode 2024-2029 Gantikan Hidayat Nur Wahid

Sidang Paripurna MPR untuk Penetapan Wapres Baru Digeser pada 9 Desember
Politik14 hours ago

Sidang Paripurna MPR untuk Pilih Wapres Baru Diusulkan Mundur ke 9 Desember 2026

Siapa Cawapres Pengganti Gibran 3 Nama dari Gerindra Mencuat dalam Bursa Calon
Politik14 hours ago

Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 3 Nama dari Gerindra Mencuat dalam Bursa Calon

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Muhammadiyah Siap Membersamai Kebijakan Positif Presiden Prabowo
Politik15 hours ago

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: Muhammadiyah Siap Membersamai Kebijakan Positif Presiden Prabowo

Raffi Ahmad Siap Diperiksa terkait Polemik Jasa Influencer dan Siapkan Dana Rp15 Miliar untuk Bantu Korban Bencana Aceh
Politik15 hours ago

Raffi Ahmad Siap Diperiksa terkait Polemik Jasa Influencer dan Siapkan Dana Rp15 Miliar untuk Bantu Korban Bencana Aceh

Tanggapi Tantangan Wardatina Mawa soal Bukti Nikah Siri dengan Insanul Fahmi, Inara Rusli Saya Kasih Lihat tapi Bayar Rp1 M
Selebriti16 hours ago

Tanggapi Tantangan Wardatina Mawa soal Bukti Nikah Siri dengan Insanul Fahmi, Inara Rusli: Saya Kasih Lihat tapi Bayar Rp1 M

Portugal Beri Penghormatan untuk Ronaldo di Laga Lawan Denmark UEFA Nations League
Olahraga16 hours ago

Portugal Beri Penghormatan untuk Ronaldo di Laga Lawan Denmark UEFA Nations League

Trending