Aceh Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga 31 Januari 2027

Aceh, MPN Indonesia 12 November 2026 - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, alias Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 pada Rabu (11/11).

Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026—31 Januari 2027 di seluruh wilayah Aceh.

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi bencana alam akibat kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dengan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah.

“Saya secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027,” kata Muzakir dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Penetapan tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi bencana alam selama beberapa bulan ke depan dengan langkah antisipasi melalui koordinasi, pemantauan wilayah, serta kesiapan personel dan peralatan.

“Penetapan ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh unsur pemerintah siap menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan,” tambahnya.

Dasar Penetapan Status Siaga Darurat Bencana di Aceh

Dikutip MPN Indonesia dari Humas Aceh, Keputusan Gubernur Aceh tersebut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026.

Surat tersebut membahas Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu, kebijakan tersebut mengacu pada analisis cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Analisis tersebut tercantum dalam surat Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Gubernur Aceh Instruksikan Pemantauan 24 Jam

Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam.

Instruksi tersebut juga berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah daerah diminta memantau kondisi di 23 kabupaten/kota selama 24 jam.

Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota harus dilakukan selama 24 jam. Setiap kejadian bencana agar segera dilaporkan dan ditangani secara cepat serta terkoordinasi,” ungkapnya.

Enam Instansi Diminta Siagakan Personel dan Peralatan

Seluruh SKPA juga mendapat instruksi untuk menyiagakan personel selama masa siaga darurat dengan memastikan kesiapan peralatan selama masa siaga darurat.

Personel tersebut harus siap dikerahkan ketika terjadi bencana di wilayah Aceh.

“Saya juga meminta instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan untuk memastikan personel dan peralatan selalu dalam kondisi siap dikerahkan,” paparnya.

(AKM/NID/RAD)