Prabowo Ungkap Tak Ada Niat untuk Reshuffle Kabinet, Ini Kata Pengamat!

MPN Indonesia 23 Juni 2025 - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikannya usai menutup Konferensi Internasional Infrastruktur (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (12/6).

“Supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang saja,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Ia menegaskan bahwa seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih dinilai menunjukkan kinerja yang baik, serta memiliki semangat kerja tinggi tanpa memandang latar belakang atau afiliasi politik.

“Saya sebagai pengguna, sebagai user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa,” tambahnya.

Pemerintah Tetap Fokus Jalankan Program

Prabowo juga menolak spekulasi mengenai perombakan kabinet yang ramai dibicarakan publik.

Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini tetap fokus menjalankan program dan janji kampanye.

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” tegasnya.

Sejauh ini, Prabowo baru satu kali melakukan pergantian menteri, yaitu pada posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Sains dan Teknologi.

Pandangan Pengamat Soal Stabilitas Kabinet

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H, menilai keputusan Prabowo untuk tidak buru-buru melakukan reshuffle merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kekompakan tim.

“Saya melihat beliau lebih melihat bagaimana kestabilan dulu… intinya adalah bagaimana membangun orkestra kekompakan karena memang kabinet ini kan ragamnya banyak,” ujarnya kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, Sabtu (21/6).

Menurutnya, melakukan evaluasi menyeluruh dalam enam bulan masa pemerintahan masih terlalu dini. Evaluasi ideal, lanjutnya, baru dapat dilakukan setelah satu tahun berjalan.

“Ideal memang melakukan evaluasi menyeluruh setelah satu tahun… 6 bulan terlalu prematur kalau kita belum bekerja secara ini,” jelasnya.

Ia juga menilai reshuffle sebaiknya hanya dilakukan jika ada alasan kuat seperti pelanggaran atau pengunduran diri.

Tantangan Koordinasi dan Implementasi Kebijakan

Trubus menyoroti bahwa koordinasi antara kementerian, Menko, dan pusat pengendalian operasi (PCO) masih belum optimal.

Hal ini terlihat dari masih adanya kebijakan teknis yang harus ditangani langsung oleh Presiden.

“Kalau Menko-nya proaktif itu selesai, Mas,” ungkapnya, menyinggung pentingnya peran menteri koordinator dalam menyelesaikan masalah teknis lintas kementerian.

Ia menambahkan bahwa beberapa program seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan Operasi Merah Putih sudah berjalan, namun masih menghadapi kendala teknis di daerah. Beberapa aturan teknis masih dalam proses penyusunan.

“Sudah jalan tapi memang belum sempurna, tapi sudah oke,” kata Trubus.

Wilayah 3T dan Program Prioritas

Trubus juga mencatat bahwa pelaksanaan kebijakan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) memerlukan penyesuaian khusus.

Program seperti MBG ditargetkan selesai pada November–Desember mendatang, namun masih menghadapi tantangan teknis dan anggaran.

Selain itu, program perumahan subsidi dan kesejahteraan guru di wilayah 3T juga menjadi fokus, meski masih butuh penguatan teknis.

Trubus menyebut bahwa sejauh ini stabilitas ekonomi dan kecukupan pangan menjadi kekuatan utama pemerintahan Prabowo.

“Kalau pangan itu sudah mahal susah dicari lah itu… Tapi ini sekarang kan pangan juga relatif terjangkau, kemudian juga tersedia cukup dan harganya juga terjangkau gitu,” pungkasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik, seperti di beberapa kementerian termasuk Kemendagri, akibat lemahnya koordinasi teknis.

Program-program lain seperti sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, serta skema ASN WFA (work from anywhere) juga masih membutuhkan penyempurnaan agar bisa diterapkan secara merata di lapangan.

(AKM/NID/RAD)