DPR Ingatkan Menteri Kebudayaan agar Cermat dalam Penulisan Ulang Buku Sejarah

MPN Indonesia 21 Mei 2025 - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Kementerian Kebudayaan untuk bersikap cermat dalam proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Puan memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Rapat tersebut turut mengagendakan Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2026.

Gelar RDP dengan Sejarawan

Puan menyampaikan bahwa DPR RI melalui Komisi X telah mengambil langkah awal dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat, termasuk para sejarawan.

Inisiatif ini dilakukan guna memastikan proses revisi tetap akurat dan berpegang pada kebenaran sejarah.

“Komisi X sudah mulai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya para sejarawan,” ujar Puan, dikutip MPN Indonesia dari laman DPR RI.

Puan menegaskan bahwa DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah mengenai maksud dan arah kebijakan revisi tersebut.

Ia memperingatkan agar sejarah tidak ditulis ulang dengan mengaburkan fakta-fakta penting dalam perjalanan bangsa.

“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluluskan sejarah. Jas Merah—jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegasnya, mengutip pesan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno.

Wanti-Wanti Ketelitian Revisi

Puan menyampaikan bahwa sejarah Indonesia harus ditampilkan secara utuh kepada generasi muda, tanpa menghilangkan sisi pahit maupun manis dari perjuangan bangsa.

Ia menekankan pentingnya menampilkan narasi sejarah yang jujur agar anak bangsa memahami akar kemerdekaan.

“Memang, sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit. Namun bagaimana ke depan kita juga harus memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia berdiri karena perjuangan para pahlawan kita,” katanya.

Menanggapi rencana penyelesaian revisi buku sejarah yang disebut-sebut akan rampung pada Agustus 2025, Puan memberi catatan agar tidak terburu-buru dalam proses penyusunan narasi sejarah nasional.

Ia mengingatkan bahwa penulisan sejarah membutuhkan ketelitian dan kajian yang mendalam.

“Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)