Internasional
Mahkamah Internasional Nyatakan Myanmar Bersalah atas Genosida terhadap Etnis Rohingya
ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida Rohingya dalam putusan 19 November 2026. Myanmar diwajibkan memulihkan hak dan memberi ganti rugi.
MPN Indonesia 21 November 2026 - Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11).
Putusan tersebut dijatuhkan setelah Gambia mengajukan gugatan pada November 2019 terkait kekerasan militer terhadap warga Rohingya.
Majelis hakim memeriksa bukti dan kesaksian selama tujuh tahun sebelum menyimpulkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok minoritas tersebut.
“Mahkamah berpandangan bahwa satu-satunya kesimpulan logis yang dapat menjelaskan tindakan Myanmar adalah adanya niat untuk memusnahkan (populasi Rohingya),” tutur Hakim Ketua, Iwasawa Yuji ketika membacakan putusan.
ICJ Ungkap Bukti Genosida Rohingya oleh Militer Myanmar
Dalam putusannya, ICJ menyatakan militer Myanmar melakukan operasi yang mengarah pada pemusnahan etnis Rohingya.
Mahkamah menemukan adanya pembunuhan tanpa pandang bulu, kekerasan seksual yang meluas, serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Pasukan keamanan juga menyerang warga Rohingya yang berusaha melarikan diri ke Bangladesh.
Majelis hakim menilai tindakan militer tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai anggota kelompok bersenjata.
“Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya),” tegas ICJ dalam putusannya.
Operasi militer di Negara Bagian Rakhine meningkat pada 2016 dan berlanjut dengan kekerasan besar pada 2017.
Dikutip MPN Indonesia dari BBC, rangkaian operasi tersebut menewaskan ribuan warga Rohingya dan memaksa lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh.
Sebelumnya, laporan PBB pada 2018 juga mengungkap tindakan militer yang tidak sebanding dengan ancaman keamanan.
Laporan yang disusun berdasarkan ratusan wawancara tersebut meminta penyelidikan terhadap petinggi militer Myanmar atas dugaan genosida.
Myanmar Sebut Putusan Tidak Adil
Dikutip MPN Indonesia dari AFP, pemerintah Myanmar menolak putusan ICJ yang menyatakan negaranya bertanggung jawab atas genosida Rohingya.
Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyampaikan penolakan tersebut dalam konferensi pers di Naypyitaw, Jumat (20/11).
“Negara kami dituduh secara tidak adil,” kata Khaing.
Khaing juga menyoroti hasil pemungutan suara di antara 15 hakim ICJ, sebanyak sembilan hakim mendukung putusan tersebut, sedangkan enam hakim lainnya menyatakan penolakan.
“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” ujarnya,
ICJ Perintahkan Pemulihan Hak Warga Rohingya
Dikutip MPN Indonesia dari CNN, pada putusan ICJ, memerintahkan pemerintah Myanmar melakukan pemulihan terhadap warga Rohingya yang terdampak.
Perintah tersebut mencakup kewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Selain itu, perintah tersebut mewajibkan fasilitasi penyatuan kembali keluarga Rohingya yang terpisah akibat konflik serta pengembalian properti yang hilang atau rusak.
Perintah tersebut juga mencakup perlindungan bagi warga Rohingya dari diskriminasi dan persekusi pada masa mendatang.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat serta tidak memiliki mekanisme banding.
Namun, pengadilan tersebut tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memaksakan pelaksanaan putusannya.
Dalam sistem hukum internasional, ICJ memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
ICJ mengadili tanggung jawab negara, sedangkan ICC menangani perkara pidana terhadap individu.
Karena itu, putusan terhadap Myanmar tidak secara otomatis membuat para jenderalnya dipenjara.
Penanganan kasus terhadap individu memerlukan proses hukum terpisah sesuai dengan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
Myanmar juga bukan negara pihak dalam ICC sehingga terdapat hambatan dalam mengajukan perkara terhadap pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Rakhine.
(RAD/NID/RAD)
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Internasional4 weeks agoJepang hingga Inggris Imbau Warga Siapkan Cadangan Makanan, Ada Ancaman Apa?
-
Berita4 weeks agoSusunan Upacara Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, Lengkap dengan Waktu Pelaksanaan
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Keluarga: Platform Legal untuk Nonton Bersama Anak
