Connect with us

Internasional

Mahkamah Internasional Nyatakan Myanmar Bersalah atas Genosida terhadap Etnis Rohingya

ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida Rohingya dalam putusan 19 November 2026. Myanmar diwajibkan memulihkan hak dan memberi ganti rugi.

Actress 1299250

Published

on

Mahkamah Internasional Nyatakan Myanmar Bersalah atas Genosida terhadap Etnis Rohingya
Mahkamah Internasional Nyatakan Myanmar Bersalah atas Genosida terhadap Etnis Rohingya. Gambar: Dok. Ilustrasi Canva

MPN Indonesia 21 November 2026 - Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah Gambia mengajukan gugatan pada November 2019 terkait kekerasan militer terhadap warga Rohingya.

Majelis hakim memeriksa bukti dan kesaksian selama tujuh tahun sebelum menyimpulkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok minoritas tersebut.

“Mahkamah berpandangan bahwa satu-satunya kesimpulan logis yang dapat menjelaskan tindakan Myanmar adalah adanya niat untuk memusnahkan (populasi Rohingya),” tutur Hakim Ketua, Iwasawa Yuji ketika membacakan putusan.

ICJ Ungkap Bukti Genosida Rohingya oleh Militer Myanmar

Dalam putusannya, ICJ menyatakan militer Myanmar melakukan operasi yang mengarah pada pemusnahan etnis Rohingya.

Mahkamah menemukan adanya pembunuhan tanpa pandang bulu, kekerasan seksual yang meluas, serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.

Pasukan keamanan juga menyerang warga Rohingya yang berusaha melarikan diri ke Bangladesh.

Majelis hakim menilai tindakan militer tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai anggota kelompok bersenjata.

“Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya),” tegas ICJ dalam putusannya.

Operasi militer di Negara Bagian Rakhine meningkat pada 2016 dan berlanjut dengan kekerasan besar pada 2017.

Dikutip MPN Indonesia dari BBC, rangkaian operasi tersebut menewaskan ribuan warga Rohingya dan memaksa lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Sebelumnya, laporan PBB pada 2018 juga mengungkap tindakan militer yang tidak sebanding dengan ancaman keamanan.

Baca Juga:  Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara dan Harus Bayar Rp420 Miliar sebagai Uang Pengganti

Laporan yang disusun berdasarkan ratusan wawancara tersebut meminta penyelidikan terhadap petinggi militer Myanmar atas dugaan genosida.

Myanmar Sebut Putusan Tidak Adil

Dikutip MPN Indonesia dari AFP, pemerintah Myanmar menolak putusan ICJ yang menyatakan negaranya bertanggung jawab atas genosida Rohingya.

Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyampaikan penolakan tersebut dalam konferensi pers di Naypyitaw, Jumat (20/11).

“Negara kami dituduh secara tidak adil,” kata Khaing.

Khaing juga menyoroti hasil pemungutan suara di antara 15 hakim ICJ, sebanyak sembilan hakim mendukung putusan tersebut, sedangkan enam hakim lainnya menyatakan penolakan.

“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” ujarnya,

ICJ Perintahkan Pemulihan Hak Warga Rohingya

Dikutip MPN Indonesia dari CNN, pada putusan ICJ, memerintahkan pemerintah Myanmar melakukan pemulihan terhadap warga Rohingya yang terdampak.

Perintah tersebut mencakup kewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.

Selain itu, perintah tersebut mewajibkan fasilitasi penyatuan kembali keluarga Rohingya yang terpisah akibat konflik serta pengembalian properti yang hilang atau rusak.

Perintah tersebut juga mencakup perlindungan bagi warga Rohingya dari diskriminasi dan persekusi pada masa mendatang.

Putusan ICJ bersifat final dan mengikat serta tidak memiliki mekanisme banding.

Namun, pengadilan tersebut tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memaksakan pelaksanaan putusannya.

Dalam sistem hukum internasional, ICJ memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

ICJ mengadili tanggung jawab negara, sedangkan ICC menangani perkara pidana terhadap individu.

Karena itu, putusan terhadap Myanmar tidak secara otomatis membuat para jenderalnya dipenjara.

Penanganan kasus terhadap individu memerlukan proses hukum terpisah sesuai dengan kewenangan lembaga yang bersangkutan.

Baca Juga:  Dokter di Cipadu Diduga Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Pasien, Keluarga Laporkan ke Polisi

Myanmar juga bukan negara pihak dalam ICC sehingga terdapat hambatan dalam mengajukan perkara terhadap pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Rakhine.

(RAD/NID/RAD)

has a keen interest in media and tech. With SEO writing skills and breaks down the latest digital trends.

Trending