Connect with us

Berita

UMP 2027 Tak Asal Naik, Menaker Minta Gubernur Perhatikan Tiga Faktor

UMP 2027 dihitung berdasarkan KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ini formula penghitungan serta batas penetapan UMP dan UMK.

Actress 1299250

Published

on

UMP 2027 Tak Asal Naik, Menaker Minta Gubernur Perhatikan Tiga Faktor
UMP 2027 Tak Asal Naik, Menaker Minta Gubernur Perhatikan Tiga Faktor. Gambar: Dok. Kemnaker

MPN Indonesia 21 November 2026 - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, meminta seluruh gubernur di Indonesia memperhatikan tiga faktor utama dalam penetapan UMP 2027.

Ketiga faktor tersebut meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan daerah.

Yassierli menyampaikan pedoman tersebut melalui surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan pengupahan.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11).

Formula Penghitungan UMP dan UMK 2027

Bagi daerah yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α).

Hasil penghitungan digunakan untuk menentukan penyesuaian upah minimum tahun berjalan.

Nilai alfa dalam penghitungan tersebut berada pada rentang 0,50 hingga 1.

Penentuannya mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian masing-masing daerah.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Baca Juga:  UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Apakah Sudah Termasuk Tunjangan?

Dewan Pengupahan Provinsi bertugas menentukan nilai alfa untuk penghitungan upah minimum provinsi.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menentukan nilai alfa untuk penghitungan upah minimum kabupaten/kota.

Kedua lembaga tersebut memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Kemnaker Gunakan Data KHL 2026 dari BPS

Selain formula penyesuaian, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan data KHL 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibedakan berdasarkan wilayah penetapan upah minimum.

KHL provinsi digunakan sebagai dasar penghitungan UMP 2027, sedangkan KHL kabupaten/kota menjadi dasar penghitungan UMK 2027.

Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja atau buruh beserta keluarganya.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kehidupan yang layak.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Kewajiban Gubernur Tetapkan Upah Minimun 2027

Pada pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Kepala daerah juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Sektor unggulan yang ditetapkan harus memiliki karakteristik pekerjaan tertentu dengan persyaratan, seperti keahlian, karakteristik, atau risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Sektor tersebut juga dapat memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi.

Besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP yang berlaku, sedangkan besaran UMSK harus lebih tinggi daripada UMK di wilayah bersangkutan.

Baca Juga:  Menaker Targetkan Pengumuman UMP 2026 Sebelum 31 Desember 2025

Batas waktu penetapan UMP dan UMK 2027

Yassierli mengingatkan seluruh gubernur mengenai batas waktu penetapan upah minimum 2027, terdiri atas upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral.

Penetapan UMP 2027 dilakukan paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan UMK 2027 paling lambat pada 25 November 2026.

Sementara itu, UMSP 2027 ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK 2027 paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Seluruh upah minimum 2027 yang ditetapkan gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027

Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.

Kesepakatan tersebut harus menetapkan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

(AKM/NID/RAD)

Trending