Jepang hingga Inggris Imbau Warga Siapkan Cadangan Makanan, Ada Ancaman Apa?

MPN Indonesia 27 Oktober 2026 - Pemerintah Jepang dan Inggris mengimbau masyarakat menyiapkan cadangan makanan dan air minum untuk menghadapi keadaan darurat yang dapat mengganggu distribusi kebutuhan pokok.

Jepang menganjurkan persediaan makanan hingga satu minggu sebagai langkah antisipasi bencana alam.

Sementara itu, Inggris meluncurkan kampanye kesiapsiagaan nasional Be Ready pada Kamis (22/10) untuk menghadapi potensi gangguan layanan publik.

Meski memiliki latar belakang berbeda, kedua negara sama-sama menekankan pentingnya kesiapan rumah tangga ketika akses terhadap makanan, air bersih, listrik, dan layanan dasar lainnya terganggu.

Imbauan tersebut juga menjadi perhatian di tengah peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai dampak konflik bersenjata, cuaca ekstrem, dan gangguan ekonomi terhadap ketahanan pangan dunia.

Jepang Anjurkan Persediaan Makanan hingga Satu Minggu

Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), pemerintah menganjurkan setiap rumah tangga memiliki persediaan makanan untuk kebutuhan minimal tiga hari hingga satu minggu.

Anjuran tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan Jepang menghadapi bencana alam, terutama gempa bumi dan bencana besar lainnya yang berpotensi mengganggu distribusi makanan.

MAFF menjelaskan bahwa pemulihan listrik, air, dan layanan dasar setelah bencana dapat membutuhkan waktu lebih dari satu minggu.

Selain itu, bantuan logistik berpotensi terlambat tiba selama lebih dari tiga hari, sementara terhentinya distribusi dapat membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan makanan hingga satu minggu.

Sebagai gambaran, pemerintah Jepang memberikan contoh persediaan kebutuhan satu orang dewasa selama satu minggu, meliputi:

• Air sekitar tiga liter per hari untuk minum dan memasak.
• Beras sebanyak dua kilogram.
• Mi instan sebanyak tiga buah.
• Nasi kemasan siap saji sebanyak tiga bungkus.
• Makanan siap saji sebanyak 12 kemasan, termasuk sembilan lauk siap saji dan tiga saus pasta.
• Makanan kaleng sebanyak sembilan kaleng.
• Kompor portabel beserta enam tabung gas.
• Mi kering, sayuran tahan simpan, minuman, serta makanan pelengkap lainnya.

Jumlah tersebut merupakan contoh persediaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga.

Pemerintah Jepang juga menganjurkan metode rolling stock, yakni menyimpan bahan makanan sedikit lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari, kemudian menggantinya setelah dikonsumsi.

Melalui metode tersebut, masyarakat dapat menjaga ketersediaan makanan tanpa harus membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar secara mendadak ketika terjadi bencana.

Inggris Minta Warga Bersiap Hadapi Gangguan Layanan

Sementara itu, pemerintah Inggris meluncurkan kampanye nasional Be Ready pada Kamis (22/10) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi keadaan darurat.

Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi GOV.UK, kampanye tersebut mendorong masyarakat menyiapkan kebutuhan dasar agar dapat bertahan selama tiga hari apabila layanan publik mengalami gangguan.

Program yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun tersebut merupakan pengembangan dari panduan kesiapsiagaan Prepare yang telah tersedia sejak Mei 2024.

Pemerintah Inggris menyoroti sejumlah risiko, termasuk badai, banjir, kebakaran hutan, pemadaman listrik, hingga gangguan siber yang dapat memengaruhi layanan penting.

Gangguan tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap air bersih, listrik, jaringan komunikasi, internet, dan kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengantisipasinya, masyarakat dianjurkan menyediakan makanan tahan lama, air minum, senter, radio, baterai cadangan, obat-obatan, serta perlengkapan pertolongan pertama.

Pemerintah Inggris merekomendasikan persediaan air minum minimal 2,5–3 liter per orang setiap hari untuk kebutuhan dasar.

Sementara itu, sekitar 10 liter air per orang per hari dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, dan menjaga kebersihan dasar.

Kampanye Be Ready juga telah mendapat dukungan lebih dari 500 organisasi, mulai dari lembaga sosial hingga sektor usaha, untuk membantu menyebarkan informasi kesiapsiagaan kepada masyarakat.

Melalui kampanye tersebut, Inggris menerapkan pendekatan persiapan menghadapi gangguan selama tiga hari, serupa dengan panduan yang digunakan sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Irlandia, dan Belanda.

Pemerintah menekankan bahwa persiapan dapat dilakukan secara bertahap, tanpa harus membeli seluruh kebutuhan darurat dalam satu waktu.

Langkah ini diharapkan membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasarnya sementara waktu, sekaligus memungkinkan petugas darurat memprioritaskan bantuan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

PBB Peringatkan Ancaman Kerawanan Pangan Global

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kesiapsiagaan masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut memperingatkan ancaman kerawanan pangan akibat konflik bersenjata, cuaca ekstrem, dan tekanan ekonomi di berbagai wilayah dunia.

Berdasarkan laporan Global Report on Food Crises 2026, sebanyak 266 juta orang di 47 negara dan wilayah menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi sepanjang 2025.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 22,9 persen dari populasi yang dianalisis dalam laporan tersebut.

Laporan yang disusun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), serta mitra internasional itu menunjukkan bahwa konflik masih menjadi salah satu penyebab utama memburuknya akses masyarakat terhadap makanan.

Situasi paling parah terjadi di sejumlah wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan.

Pada 2025, kondisi kelaparan atau famine terkonfirmasi di sebagian wilayah Jalur Gaza dan Sudan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena konflik dan terbatasnya akses bantuan kemanusiaan memperburuk krisis pangan.

Selain Gaza dan Sudan, sejumlah negara seperti Afghanistan, Sudan Selatan, dan Yaman juga menghadapi kerawanan pangan yang berat.

Konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap makanan, tetapi juga dapat merusak lahan pertanian, infrastruktur, pasar, dan jalur distribusi kebutuhan pokok.

Gangguan terhadap perdagangan internasional dan pasokan energi juga berpotensi meningkatkan biaya produksi serta distribusi pangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan tidak hanya berasal dari berkurangnya produksi makanan, tetapi juga dari terganggunya akses masyarakat terhadap pasokan yang tersedia.

Meski demikian, peringatan PBB mengenai kerawanan pangan global memiliki konteks berbeda dengan imbauan kesiapsiagaan rumah tangga yang diterapkan Jepang dan Inggris.

Kedua negara tersebut mendorong masyarakat menyimpan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi gangguan sementara akibat keadaan darurat, bukan karena telah diumumkan akan terjadi krisis pangan global dalam waktu dekat.

Dengan demikian, persiapan cadangan makanan menjadi langkah pencegahan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ketika bencana atau gangguan layanan publik terjadi.

(RAD/NID/RAD)