Connect with us

Berita

Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Disebut Menyesal Lakukan Penyadapan terhadap Prabowo

Dipecat Polri terkait kasus penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan banding atas putusan etik.

Actress 1299250

Published

on

Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Disebut Menyesal Lakukan Penyadapan terhadap Prabowo
Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso Disebut Menyesal Lakukan Penyadapan terhadap Prabowo. Gambar: Instagram/@divisihumaspolri

MPN Indonesia 18 November 2026 - Irjen Eko Hadi Santoso disebut menyampaikan penyesalan dan meminta maaf setelah dijatuhi sanksi pemecatan dari Polri.

Sanksi tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang berlangsung setelah Eko diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam dalam siaran pers, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @divisihumaspolri pada Rabu (18/11).

Eko Hadi Santoso Dipecat Polri dan Ajukan Banding

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengumumkan keputusan pemecatan Eko setelah persidangan selesai.

Majelis KKEP juga menyatakan tindakan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim tersebut sebagai perbuatan tercela.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Trunoyudo dalam siaran pers yang sama.

Eko juga diperiksa atas dugaan akses ilegal menggunakan fasilitas monitoring di lingkungan Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Pemeriksaan juga mencakup tindakannya saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

“Maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access. Berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri, untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” jelasnya.

Setelah putusan dibacakan, Eko menyatakan keberatan dengan mengajukan banding.

Langkah serupa sebelumnya dilakukan Irjen Ahrie Sonta Nasution setelah menerima sanksi pemecatan.

Baca Juga:  Nyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap Pelaku Curanmor Saat COD di Tangerang

“Sebagai hasil putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” katanya.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai dua, Gedung Divpropam Polri mulai dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

Selama pemeriksaan, Eko menghadirkan sembilan saksi untuk memberikan keterangan.

Salah satunya merupakan saksi meringankan berinisial DR yang dihadirkan atas permintaan Eko.

“Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi adalah, atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu adalah saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,” ungkap Trunoyudo.

Kompolnas turut memantau jalannya persidangan melalui Komisioner Choirul Anam.

Menurut Anam, para saksi dan terduga pelanggar mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan serta pembelaan.

“Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini,” ujarnya.

Anam menyebut pemeriksaan mencakup alur kewenangan, rangkaian peristiwa, dan fakta yang disampaikan selama persidangan.

(AKM/NID/RAD)

Trending