Connect with us

Berita

Kapan UMP 2027 Diumumkan? Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK

Kemnaker menetapkan batas pengumuman UMP 2027 pada 21 November dan UMK pada 25 November 2026. Penghitungan mempertimbangkan KHL dan ekonomi.

Actress 1299250

Published

on

Kapan UMP 2027 Diumumkan Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK
Kapan UMP 2027 Diumumkan? Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK. Gambar: Dok. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

MPN Indonesia 18 November 2026 - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan tenggat tersebut dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah, Senin (16/11).

Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Dan sesudah UMP itu ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi,” kata Yassierli dalam rapat tersebut.

Batas Penetapan UMK 2027

Dikutip MPN Indonesia dari laman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026.

Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 dijadwalkan pada 26 November 2026.

Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah batas penetapan UMK, yakni 30 November 2026.

“Kalau Bapak dan Ibu pimpinan daerah juga akan menetapkan upah minimum kota/kabupaten, maka batasnya adalah 25 November 2026, dan 5 hari sesudahnya adalah upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” ujarnya.

Dasar Penghitungan Upah Minimum 2027

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung penghitungan tersebut, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga.

Data tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL mencakup pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal.

Baca Juga:  21 Golongan Gratis Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Mulai 1 Januari 2027

Selain tingkat provinsi, pemerintah menyiapkan estimasi KHL untuk kabupaten/kota.

Penghitungannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

(AKM/NID/RAD)

Trending