Berita
Kapan UMP 2027 Diumumkan? Ini Jadwal Penetapan UMP dan UMK
Kemnaker menetapkan batas pengumuman UMP 2027 pada 21 November dan UMK pada 25 November 2026. Penghitungan mempertimbangkan KHL dan ekonomi.
MPN Indonesia 18 November 2026 - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan tenggat tersebut dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah, Senin (16/11).
Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Dan sesudah UMP itu ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi,” kata Yassierli dalam rapat tersebut.
Batas Penetapan UMK 2027
Dikutip MPN Indonesia dari laman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026.
Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 dijadwalkan pada 26 November 2026.
Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah batas penetapan UMK, yakni 30 November 2026.
“Kalau Bapak dan Ibu pimpinan daerah juga akan menetapkan upah minimum kota/kabupaten, maka batasnya adalah 25 November 2026, dan 5 hari sesudahnya adalah upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” ujarnya.
Dasar Penghitungan Upah Minimum 2027
Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung penghitungan tersebut, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga.
Data tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL mencakup pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, pemerintah menyiapkan estimasi KHL untuk kabupaten/kota.
Penghitungannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
