Connect with us

Berita

Komisi III DPR RI dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna setelah pembahasan tingkat I selesai.

Actress 1299250

Published

on

Komisi III DPR RI dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna. Gambar: YouTube/TVR Parlemen

MPN Indonesia 18 November 2026 - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan dicapai dalam rapat pembicaraan tingkat I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Persetujuan diberikan setelah pembahasan dan sinkronisasi naskah selesai, sehingga proses legislasi dapat dilanjutkan ke tingkat II.

“Setuju,” jawab peserta rapat ketika Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta persetujuan atas kelanjutan pembahasan RUU tersebut, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu (18/11).

Seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah.

Komisi III DPR RI Selesaikan Pembahasan RUU Perampasan Aset

Sebelum pengambilan keputusan tingkat I, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Kedua tim telah menyelesaikan perumusan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa penyelarasan dilakukan terhadap redaksi dan ketentuan antarpasal.

Proses tersebut turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait, seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra.

Penyelarasan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.

Baca Juga:  MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Minimal S1

Ketentuan tersebut mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam aspek hukum dan perundang-undangan, Timus dan Timsin juga memeriksa pengacuan pasal serta bagian penjelasan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah pertentangan, perbedaan penafsiran, dan ketidaksesuaian antarketentuan.

Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset

RUU yang disepakati Komisi III DPR dan pemerintah mencakup sejumlah tindak pidana sebagai dasar perampasan aset.

Jenis tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tersebut meliputi:

  • Tindak pidana korupsi.
  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Selain ruang lingkup tindak pidana, rancangan tersebut mengatur jenis aset yang dapat dirampas.

Ketentuannya juga mencakup hukum acara perampasan aset berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana.

RUU tersebut turut mengatur pengelolaan dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus.

Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi juga menjadi bagian dari pengaturan.

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menyampaikan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana diperlukan untuk merespons perkembangan praktik tindak pidana.

Mekanisme tersebut mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)

Trending