Berita
Komisi III DPR RI dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna setelah pembahasan tingkat I selesai.
MPN Indonesia 18 November 2026 - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat.
Kesepakatan dicapai dalam rapat pembicaraan tingkat I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Persetujuan diberikan setelah pembahasan dan sinkronisasi naskah selesai, sehingga proses legislasi dapat dilanjutkan ke tingkat II.
“Setuju,” jawab peserta rapat ketika Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta persetujuan atas kelanjutan pembahasan RUU tersebut, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu (18/11).
Seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah.
Komisi III DPR RI Selesaikan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Sebelum pengambilan keputusan tingkat I, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Kedua tim telah menyelesaikan perumusan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa penyelarasan dilakukan terhadap redaksi dan ketentuan antarpasal.
Proses tersebut turut melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait, seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra.
Penyelarasan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
Ketentuan tersebut mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam aspek hukum dan perundang-undangan, Timus dan Timsin juga memeriksa pengacuan pasal serta bagian penjelasan.
Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah pertentangan, perbedaan penafsiran, dan ketidaksesuaian antarketentuan.
Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset
RUU yang disepakati Komisi III DPR dan pemerintah mencakup sejumlah tindak pidana sebagai dasar perampasan aset.
Jenis tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tersebut meliputi:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Selain ruang lingkup tindak pidana, rancangan tersebut mengatur jenis aset yang dapat dirampas.
Ketentuannya juga mencakup hukum acara perampasan aset berdasarkan putusan maupun tanpa putusan pidana.
RUU tersebut turut mengatur pengelolaan dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus.
Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi juga menjadi bagian dari pengaturan.
Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menyampaikan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana diperlukan untuk merespons perkembangan praktik tindak pidana.
Mekanisme tersebut mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset, dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku,” ujarnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita2 weeks agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Populer dan Top Rated: Apa Bedanya Rating, Trending dan Popular?
