Sri Mulyani Tetapkan Aturan Baru Pajak Emas Mulai 1 Agustus 2025

MPN Indonesia 1 Agustus 2025 - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menerbitkan aturan baru terkait kebijakan fiskal pajak emas yang mulai berlaku pada Jumat (1/8).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025, sebagai perubahan kedua atas PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Beleid ini mengatur Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan non-emas, serta batu permata dan sejenisnya.

Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah pembebasan PPh atas penjualan emas kepada konsumen akhir.

Konsumen Akhir Bebas dari PPh

Sri Mulyani memastikan bahwa masyarakat tidak akan dikenakan PPh dalam transaksi emas perhiasan, emas batangan, maupun perhiasan dari bahan non-emas dan batu permata.

Meski PPh Pasal 22 umumnya dikenakan, pengecualian diberikan untuk konsumen akhir.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) PMK 52/2025:

“Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) serta penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), oleh pengusaha emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan kepada: a. Konsumen akhir.”

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Subjek Lain yang Dikecualikan dari PPh

Selain konsumen akhir, terdapat dua kategori wajib pajak lain yang juga dibebaskan dari PPh:

• Wajib pajak yang dikenai PPh final atas penghasilan usaha atau memiliki peredaran bruto tertentu, dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Direktorat Jenderal Pajak.
• Wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

Lembaga Keuangan Juga Dikecualikan

Dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, aturan ini juga membebaskan pemungutan PPh atas penjualan emas batangan oleh pengusaha kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara usaha bulion yang telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuannya berbunyi:

“Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b, oleh pengusaha emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan: kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.”

Sementara itu, pengecualian yang sudah berlaku sebelumnya tetap dipertahankan, seperti untuk penjualan emas kepada Bank Indonesia (BI) dan pasar fisik emas digital sesuai regulasi perdagangan berjangka komoditi.

Tarif PPh Tetap 0,25 Persen

PMK 52/2025 yang ditandatangani pada 25 Juli 2025 ini tidak mengubah besaran tarif PPh atas emas.

Tarifnya masih sama seperti dalam PMK 48/2023, yakni sebesar 0,25 persen dari harga jual emas.

Dengan demikian, fokus dari kebijakan ini bukan pada tarif, melainkan pada perluasan subjek yang dikecualikan dari pemungutan PPh, khususnya untuk konsumen akhir dan lembaga jasa keuangan tertentu.

(AKM/NID/RAD)