Apresiasi Kapolri, Ketua LSM ABA Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas

MPN Indonesia 4 November 2026 - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, mengapresiasi upaya Polri dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Ia mendesak penyidik mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Menurutnya, pengusutan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum mengingat perkara tersebut berkaitan dengan keamanan nasional dan kedaulatan negara.

“Presiden Republik Indonesia mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin serta menjaga kedaulatan negara. Jika dugaan penyadapan ini benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi menyangkut ancaman serius terhadap negara. Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” tegas Suryadi dalam keterangan yang diterima MPN Indonesia.

Suryadi Djamil Minta Polri Ungkap Seluruh Pihak yang Terlibat

Suryadi meminta penyidik mengusut dugaan penyadapan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi pihak yang menjadi sasaran serta cakupan dan durasi penyadapan tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan keamanan negara.

“Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menerima dan memanfaatkan hasilnya? Siapa saja yang menjadi sasaran? Semua harus diungkap berdasarkan fakta dan bukti hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Suryadi menegaskan dukungan LSM ABA terhadap proses penyidikan yang profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.

Ia meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga menjadi pelaksana lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik perkara tersebut.

Menurutnya, setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

LSM Asoe Bumoe Atjeh Dorong Audit dan Penelusuran Aliran Dana

Selain mendesak pengungkapan pihak yang terlibat, Suryadi Djamil mendorong penyidik memeriksa kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tersebut.

Ia meminta audit dilakukan terhadap pihak terkait apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup penelusuran aliran dana dan sumber pembiayaan yang diduga berkaitan dengan penyadapan.

Suryadi menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang berlandaskan bukti hukum dan prinsip akuntabilitas.

“Jangan sampai kekuasaan dan amanah yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa. Semua harus diperiksa berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Suryadi Minta Penyidik Telusuri Dugaan Jaringan Terorganisasi

Lebih lanjut, Suryadi menduga adanya kemungkinan keterlibatan jaringan terorganisasi dalam perkara tersebut.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk hubungan antarpihak yang diduga memiliki peran dalam penyadapan.

Pria asal Pidie, Aceh, itu menilai penelusuran perlu dilakukan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi adanya jaringan terstruktur.

“Kami menduga persoalan ini tidak sesederhana tindakan perorangan. Jika memang ada jaringan yang terstruktur, penyidik harus mengungkap seluruh mata rantainya, dari tingkat atas hingga pelaksana paling bawah. Jangan ada pihak yang kebal hukum,” ungkap Suryadi.

Meski demikian, Suryadi menekankan bahwa dugaan keterlibatan jaringan terorganisasi harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang mengedepankan fakta dan bukti hukum.

Suryadi Ajak Masyarakat Kawal Proses Penegakan Hukum

Suryadi juga mengajak masyarakat mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Ia mengingatkan agar pengawasan publik tetap dilakukan dengan menghormati independensi penyidik dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Rakyat memiliki hak sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara. Mari kita kawal proses ini bersama-sama, beri ruang kepada penyidik bekerja, dan pastikan kebenaran terungkap melalui proses hukum yang transparan,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)