Besok Buruh bakal Demo Besar-besaran di Gedung DPR dan Istana, Ini Tuntutannya

MPN Indonesia 27 Agustus 2025 - Para buruh akan menggelar demonstrasi dan aksi massa secara serentak di 38 provinsi pada Kamis (28/8).

Di Jakarta, aksi buruh dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, sementara di daerah lain digelar di kantor gubernur masing-masing.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut aksi ini akan melibatkan ribuan pekerja.

“Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta pada aksi 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu,” ujar Said Iqbal melalui unggahan video di akun sosial media Partai Buruh.

Said Iqbal menjelaskan, demonstrasi dan aksi massa ini diberi nama Hostum, singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

Ia menegaskan bahwa aksi buruh tersebut merupakan aksi damai yang bertujuan menyampaikan aspirasi pekerja.

“Aksi serempak ini kami namakan adalah Hostum. Ini aksi damai menyampaikan aspirasi,” kata Said Iqbal.

Enam Tuntutan Aksi Buruh 28 Agustus

Dalam aksi buruh tersebut, terdapat enam tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR, yaitu:

• Hapus outsourcing dan tolak upah murah
• Stop PHK, bentuk satgas PHK
• Reformasi pajak perburuhan, meliputi:
  • Naikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan
  • Hapus pajak pesangon
  • Hapus pajak THR
  • Hapus pajak JHT
  • Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
• Sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law
• Sahkan RUU perampasan aset untuk pemberantasan korupsi
• Revisi RUU pemilu dengan redesain sistem pemilu 2029

Aksi Buruh Berbeda dari Demo 25 Agustus

Sebelumnya, Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja menegaskan tidak ikut dalam demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Senin (25/8).

Said Iqbal telah lebih dulu menyatakan aksi buruh baru akan dilakukan pada 28 Agustus dan digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, juga sebelumnya menegaskan pihaknya melarang anggotanya untuk ikut aksi 25 Agustus karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya.

(AKM/NID/RAD)