BEM UI Desak DPR Bentuk Tim Investigasi Usut Isu Makar: Buktikan Apa yang Dikatakan Presiden

MPN Indonesia 4 September 2025 - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama organisasi kepemudaan menyampaikan aspirasi dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).

Mereka mendesak DPR membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan terhadap demonstran serta isu makar yang mencuat di tengah rangkaian aksi pada 25–31 Agustus lalu.

Audiensi mahasiswa dengan DPR RI ini dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Pembentukan Tim Investigasi

Ketua BEM UI, Agus Setiawan, menyampaikan permintaan agar DPR RI segera membentuk tim investigasi yang bersifat independen.

Hal itu dinilainya penting untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan terhadap massa aksi yang berlangsung sepanjang Agustus.

“Kami ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini,” ujar Agus dalam audiensi.

Minta Isu Makar Dibuktikan Kebenarannya

Selain kasus kekerasan, Agus menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan makar dalam aksi unjuk rasa.

Menurutnya, pernyataan tersebut merugikan gerakan mahasiswa dan masyarakat yang murni menyampaikan aspirasi.

“Pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut,” ungkapnya.

Agus mengatakan bahwa isu makar sering dikaitkan dengan aksi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pembuktian apakah isu makar itu benar adanya atau tidak.

“Ini yang jujur saja menghambat kami untuk berbicara lagi, karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini,” kata Agus.

Tuntutan Lain Mahasiswa

Selain menyoroti kekerasan dan isu makar, BEM UI juga mengangkat persoalan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.

Agus mempertanyakan adanya kabar kenaikan tunjangan di tengah situasi ekonomi sulit, di mana banyak warga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya beli menurun.

“Di tengah masyarakat rentan, menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih,” kata Agus.

(AKM/NID/RAD)