Aliansi Masyarakat Pati akan Kembali Gelar Demo Jilid II pada 25 Agustus Mendatang

Jawa Tengah, MPN Indonesia 19 Agustus 2025 - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Senin (25/8) di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pati. Aksi ini kembali mengangkat tuntutan utama, yaitu mendesak Bupati Pati, Sudewo, untuk turun dari jabatannya.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi, Ahmad Husein, melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, @cybeer94.

Dalam siaran tersebut, Husein mengajak masyarakat untuk kembali bersatu dan turun ke jalan dalam aksi lanjutan.

“Seluruh warga Pati, masyarakat, ayo kita bersatu lagi, ayo kita bersatu lagi. Jangan lupa, besok tanggal 25 kita bersatu lagi,” ucapnya sebagaimana dikutip MPN Indonesia pada Selasa (19/8).

Aksi unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi dan aksi massa sebelumnya yang berlangsung pada Rabu (13/8) di depan Kantor Bupati Pati sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Lebih lanjut, Ahmad Husein juga menyinggung pertemuan Sudewo dengan presiden, namun belum mengetahui hasil akhirnya.

“Sudewo ini kan dipanggil Pak Presiden kemarin. Tapi enggak tahu ending-nya kaya gimana ending-nya,” ujarnya.

Imbau Jaga Ketertiban di Aksi Lanjutan

Meski menyerukan aksi lanjutan, Ahmad Husein menegaskan agar peserta unjuk rasa tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia mengimbau agar tidak terjadi kerusuhan maupun perusakan fasilitas umum.

“Jangan sampai besok kita itu, apa namanya, bikin anarkis dan merusak fasilitas umum lagi ya. Aku mohon, aku mohon. Tanggal 25, positif iya positif,” katanya.

Husein juga mengingatkan agar semangat perjuangan tidak dicemari oleh kepentingan pribadi, khususnya terkait uang.

“Wes pokoké gini ya, teman-teman, enggak usah ngomongin yang jiwa materi aja ya. Kita berjuang jangan gara-gara masalah uang,” tambahnya.

Pembentukan Pansus Hak Angket

Merespons tuntutan masyarakat atas demo besar kemarin, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) hak angket sebagai langkah awal proses pemakzulan Bupati Sudewo.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Danu Iksan, menyatakan bahwa fraksinya mendukung pembentukan pansus sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi warga. Ia juga menekankan bahwa proses pemakzulan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, yang merupakan partai utama pengusung Sudewo dalam pemilihan kepala daerah.

Ketua Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, menyatakan bahwa hak angket diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan yang timbul akibat kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut.

(AKM/NID/RAD)