Berita
Kelompok Pedagang Bawang Desak Kejagung untuk Periksa Mafia Kuota Bawang Putih
Demo APB-RIB desak Kejagung dan Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap dugaan mafia impor bawang putih yang merugikan pedagang lokal.
MPN Indonesia 20 Maret 2025 - Aliansi Pedagang Bawang dan Rakyat Indonesia Bersuara (APB-RIB) menggelar demonstrasi dan aksi massa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Rabu (19/3).
Aksi ini bertujuan mendesak pihak berwenang mengusut dugaan praktik mafia kuota bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Desakan Pemeriksaan dan Pengadilan
Beliyansah, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan kali keempat yang dilakukan kelompok tersebut.
APB-RIB meminta Kejagung RI segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam mafia kuota bawang putih dan membawa mereka ke pengadilan.
Dalam tuntutannya, APB-RIB juga meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencopot sejumlah pejabat yang dianggap terkait dalam dugaan praktik mafia impor.
Nama-nama yang disebut dalam tuntutan tersebut meliputi:
- Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
- Budi Santoso – Menteri Perdagangan Republik Indonesia
- Slamet Nur Achmad Efendy – Staf Khusus Menteri Perdagangan RI
Selain itu, APB-RIB menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus segera mengambil tindakan, tidak hanya dalam bentuk penyelidikan, tetapi juga pengadilan bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Komitmen Pemerintah terhadap Ketahanan Pangan
APB-RIB menilai penyelesaian masalah mafia kuota bawang putih merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, kelompok ini menilai hal tersebut bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
“Statement Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto jelas, akan kejar koruptor sampai ke antartika. Semestinya, mafia impor sepeti bawang putih harus diungkap dan diadili. Jangan sampai ini dibiarkan karena sangat merugikan masyarakat,” jelas Beliyansah kepada MPN Indonesia pada Rabu (19/3).
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
