Malaysia bakal Bangun Jembatan Menuju Indonesia, Melaka-RI Cuma 40 Menit!

MPN Indonesia 23 Desember 2025 - Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, tengah merancang pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang akan menghubungkan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah Sumatra, Indonesia.

Proyek lintas negara ini diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh antara kedua wilayah menjadi sekitar 40 menit.

Rencana tersebut merupakan bagian dari inisiatif pengembangan infrastruktur lintas negara yang dinilai berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan kerja sama regional antara Malaysia dan Indonesia.

Dikutip MPN Indonesia dari Free Malaysia Today, Selasa (22/12), tahap pengkajian awal proyek dijadwalkan dimulai pada Januari 2026.

Tahap Kajian Awal dan Pengajuan Proposal

Pemerintah Negara Bagian Melaka telah mengalokasikan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar untuk membiayai kajian awal proyek.

Kajian ini mencakup aspek teknis, ekonomi, serta logistik sebagai dasar penilaian kelayakan pembangunan jembatan Melaka.

Hasil kajian tersebut akan menjadi tahapan awal sebelum proposal diajukan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia atau Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN).

Setelah itu, rencana pembangunan akan dibahas bersama otoritas Indonesia.

Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, menyampaikan keyakinannya bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat ekonomi bagi wilayahnya.

“Kami yakin, jika direalisasikan, jembatan ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” ujarnya.

Ia juga menyebut proyek ini sebagai “gerbang dunia” terakhir yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia.

Pengembangan Kawasan Industri Masjid Tanah

Seiring rencana pembangunan jembatan, Pemerintah Melaka juga menyiapkan konversi lahan seluas 5.000 hektare di kawasan Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru.

Kawasan ini dirancang untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Linggi atau Kuala Linggi International Port (KLIP), sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi biru di wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan industri ini dinilai strategis untuk menunjang kelayakan jembatan sebagai simpul konektivitas regional.

Menurut Ab Rauf, proposal akhir proyek akan “diperhalus” sebelum diserahkan kepada MPFN untuk ditinjau dan dievaluasi.

“Setelah itu, kami akan membawa proposal ini kepada otoritas Indonesia untuk membahas pelaksanaan proyek secara bersama,” jelasnya.

Kritik Oposisi soal Kelayakan Proyek

Di sisi lain, rencana pembangunan jembatan tersebut menuai kritik dari kalangan oposisi di Melaka.

Pemimpin oposisi negara bagian, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kelayakan finansial dan urgensi proyek berskala besar tersebut.

Ia menilai pemerintah negara bagian belum tentu memiliki kemampuan pendanaan yang memadai.

“Jika kita membutuhkan bantuan pemerintah pusat hanya untuk memperbaiki jalan-jalan negara bagian, bagaimana kita dapat membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” pungkas Yadzil.

Yadzil juga menyoroti kondisi keuangan Melaka yang disebutnya sebagian besar hanya cukup untuk menutup pengeluaran operasional.

Ia menyebut pemerintah negara bagian masih memiliki utang kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah pusat.

Selain itu, Yadzil menilai wilayah Indonesia yang akan dihubungkan oleh jembatan tersebut bukan merupakan pusat ekonomi utama, sehingga potensi keuntungan bagi Melaka dinilai terbatas.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan proyek, khususnya terhadap garis pantai, serta mengkritisi rekam jejak pemerintah Melaka dalam menyelesaikan proyek-proyek besar sebelumnya.

(ADN/NID/RAD)