Ditantang Dedi Mulyadi Buktikan Dana Rp4,1 T, Purbaya: Kemungkinan Besar Anak Buahnya juga Ngibulin Dia Loh

MPN Indonesia 22 Oktober 2025 - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang meminta transparansi soal data dana pemerintah daerah di bank daerah.

Ia menilai data yang disampaikan Dedi terkait dana Rp4,1 triliun kemungkinan tidak akurat.

Purbaya menyebut, bisa jadi Dedi mendapat informasi yang tidak benar dari bawahannya.

“Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Ia meragukan dasar yang digunakan Dedi dalam menyimpulkan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak memiliki simpanan dana di bank daerah.

Menurutnya, semua data simpanan pemerintah daerah tercatat secara jelas melalui sistem khusus milik Bank Indonesia (BI).

“Data itu dari sistem keuangan bank sentral. Saya lupa namanya. Di situ ada tuh ada flagnya. Ada contreng ini data punya siapa, punya pemda, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain,” jelas Purbaya.

Menkeu Sarankan Dedi Periksa Langsung ke Bank Indonesia

Purbaya menyarankan agar Dedi melakukan pengecekan langsung ke Bank Indonesia untuk memastikan data yang sebenarnya.

Ia menegaskan bahwa data keuangan tersebut dilaporkan secara berkala oleh pihak perbankan.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap beberapa minggu sekali,” ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Dedi Mulyadi Tantang Pemerintah Buka Data Deposito Daerah

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan pernyataannya bahwa pemerintah daerah menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank daerah, terutama di Bank BJB.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam (bentuk) deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?” ungkap Dedi dalam keterangannya pada Senin (20/10).

Dedi menilai pernyataan Purbaya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah, seolah-olah tidak mampu mengelola anggaran negara dengan baik.

“Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Sehingga, tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Dedi Dorong Transparansi Pengelolaan Dana Daerah

Dedi menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar publik memahami kondisi sebenarnya terkait dana daerah.

Ia menilai pernyataan tanpa data konkret bisa berdampak buruk bagi daerah yang memiliki kinerja keuangan baik.

“Efeknya, kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” tuturnya.

Dedi kembali meminta agar pemerintah pusat mengumumkan secara resmi daerah-daerah yang belum membelanjakan anggarannya dan masih menyimpan dana di bank, terutama dalam bentuk deposito.

“Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)