Prabowo Panggil Pejabat Ekonomi Era SBY, Ini yang Dibahas

MPN Indonesia 23 Mei 2026 - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri rapat kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/5).

Dalam kegiatan kenegaraan tersebut, Prabowo Subianto mengundang para tokoh yang pernah menjabat pada kurun waktu 2004–2014 untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi serta langkah antisipatif menghadapi dinamika global saat ini.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Pengalaman Krisis dan Evaluasi Kondisi Makroekonomi

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat kerja tersebut antara lain:

• Eks Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah
• Eks Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional periode 2005–2009 Paskah Suzetta
• Eks Duta Besar RI untuk China tahun 2005–2009 Sudrajat
• Eks Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2010–2014 Lukita Dinarsyah Tuwo

Menurut Airlangga, dalam kegiatan kenegaraan itu para tokoh turut menyampaikan catatan terkait tekanan ekonomi global yang pernah dihadapi, termasuk lonjakan harga minyak dan dampaknya terhadap inflasi domestik.

Ia menyebutkan bahwa pada periode sebelumnya inflasi sempat mencapai sekitar 17 persen, bahkan hingga 27 persen akibat penyesuaian harga ketika krisis minyak 2005 terjadi dengan harga minyak menyentuh 140 dollar AS per barel.

Airlangga menyampaikan bahwa secara makro kondisi saat ini dinilai lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya.

“Fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dari situ kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi ke depan,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk memonitor regulasi guna memperkuat stabilitas sektor keuangan.

Airlangga menyampaikan arahan itu mencakup penguatan aspek prudensial perbankan.

“Dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” imbuh dia.

Diskusi Berfokus pada Pengalaman Penanganan Krisis

Secara terpisah, Burhanuddin Abdullah menjelaskan bahwa diskusi bersama Prabowo Subianto lebih menekankan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, bukan secara spesifik membahas nilai tukar rupiah.

“Enggak, bukan itu (kurs rupiah). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126 persen. Cuma beda sumbernya saja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya eksternal kan. Nah, terus kemudian dampaknya kan sama seperti sekarang,” ujar dia.

Burhanuddin juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan ekonomi.

“Di pemerintah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneternya bagaimana, secara teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Burhanuddin.

Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya turut menyampaikan usulan umum kepada Presiden.

“Ada umum sekali tadi yang saya usulkan, tapi Bapak Presiden meminta Menteri Keuangan untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan,” tutur dia.

(AKM/NID/RAD)