Resmi! COO Danantara Dony Oskaria Dilantik Jadi Kepala BP BUMN

MPN Indonesia 9 Oktober 2025 - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (8/10).

Dalam pelantikan tersebut, turut diangkat dua wakil kepala BP BUMN, yakni Aminuddin Ma’ruf yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN dan Tedi Baratha yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan, dikutip MPN Indonesia dari siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (9/10).

Sebelum dilantik, Dony Oskaria telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir yang dialihkan ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Selain menjabat sebagai Kepala BP BUMN, ia juga diketahui tengah menduduki posisi Chief Operating Officer (COO) di BPI Danantara.

Perubahan Struktur dan Fungsi BP BUMN

Pelantikan ini berlangsung seiring dengan perubahan struktur kelembagaan Kementerian BUMN yang kini bertransformasi menjadi BP BUMN, berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang BUMN.

Perubahan ini membawa perubahan dalam struktur dan kewenangan, salah satunya terkait hilangnya fungsi pengawasan terhadap BUMN yang sebelumnya dimiliki oleh kementerian.

Kini, fungsi tersebut telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

BP BUMN akan berfokus pada pengaturan dan pembinaan BUMN, sementara seluruh fungsi pengelolaan aset dan investasi BUMN dijalankan oleh BPI Danantara, lembaga yang dibentuk pada awal pemerintahan Prabowo untuk mengelola seluruh aset dan investasi yang dimiliki BUMN.

(AKM/NID/RAD)