Amerika Serikat Resmi Memblokir TikTok Demi Menjaga Kemanan Nasional

MPN Indonesia 20 Januari 2025 - Amerika Serikat secara resmi memblokir aplikasi media sosial TikTok mulai Minggu (19/1), menyusul keputusan Mahkamah Agung AS yang dikeluarkan dua hari sebelumnya.

Pemblokiran ini menjadi langkah untuk menjaga keamanan nasional, seperti yang telah lama dikhawatirkan oleh pemerintah dan Kongres AS.

Putusan Mahkamah Agung dan Dasar Pemblokiran

Pada Jumat (17/1), Mahkamah Agung AS menolak banding yang diajukan oleh TikTok dan mendukung keputusan Kongres untuk melarang aplikasi tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan asal China ByteDance, harus memisahkan diri dari induk perusahaannya untuk mengatasi ancaman keamanan nasional yang telah didokumentasikan.

“Kongres telah menetapkan bahwa divestasi diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang didukung dengan baik terkait praktik pengumpulan data TikTok dan hubungan dengan musuh asing,” demikian pernyataan Mahkamah Agung.

Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa media sosial tersebut dapat digunakan oleh pemerintah China untuk memata-matai pengguna Amerika atau memengaruhi opini publik melalui konten tertentu.

Berdasarkan undang-undang keamanan di China, perusahaan seperti ByteDance diwajibkan untuk bekerja sama dalam pengumpulan informasi intelijen, yang semakin memperkuat kekhawatiran AS.

Respons Donald Trump

Meski Mahkamah Agung telah memutuskan pelarangan TikTok, Presiden terpilih AS Donald Trump menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangannya.

Pada Sabtu (18/1), Trump menyatakan bahwa ia kemungkinan besar akan memberikan perpanjangan waktu bagi TikTok selama 90 hari untuk menyesuaikan operasional mereka di AS setelah ia dilantik pada Senin (20/1).

“Perpanjangan 90 hari adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan dilakukan, karena itu tepat,” ujar Trump kepada NBC.

Ia juga mengisyaratkan akan mengumumkan keputusan ini pada Senin (20/1), seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Trump sebelumnya telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping mengenai masalah TikTok, namun belum ada kesepakatan konkret yang diumumkan terkait nasib platform tersebut.

Para pejabat AS, termasuk Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Christopher Wray, telah memperingatkan bahwa pemerintah China dapat mengeksploitasi media sosial seperti TikTok untuk mengakses data pengguna atau bahkan membahayakan perangkat mereka.

Tahun lalu, Wray menyampaikan kepada Komite Intelijen parlemen bahwa ancaman ini harus ditanggapi dengan serius mengingat skala penggunaan TikTok di AS.

Selain itu, langkah pelarangan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah AS untuk membatasi pengaruh asing yang dianggap berbahaya, khususnya dalam era digital yang semakin terhubung.

Keputusan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada perusahaan teknologi global tentang pentingnya keamanan data dan kedaulatan informasi.

Rencana Perubahan Kepemilikan dan Masa Depan TikTok

Di tengah ketidakpastian, laporan menunjukkan bahwa perusahaan kecerdasan buatan Perplexity AI tengah menjajaki peluang untuk mengambil alih operasi TikTok di AS.

Perplexity AI berencana membentuk entitas baru yang menggabungkan TikTok AS dengan investor baru dan teknologi mereka sendiri.

Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi masalah keamanan nasional yang menjadi perhatian utama pemerintah AS.

Namun, belum ada kepastian apakah ByteDance akan menyetujui rencana ini.

Sementara itu, nasib TikTok di AS tetap berada di tangan pemerintah dan Presiden terpilih Donald Trump, yang akan membuat keputusan final setelah resmi menjabat.